Defisit APBN Tembus Rp560,3 Triliun, Alarm Fiskal atau Strategi Terkendali?

JAKARTA – Defisit APBN 2025 hingga November lalu masih berada di bawah target pemerintah, mencerminkan pengelolaan fiskal yang relatif terjaga di tengah tekanan belanja negara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mampu mengimbangi akselerasi belanja, terutama untuk program prioritas dan perlindungan sosial.

Ruang defisit yang masih terkendali memberi sinyal positif terhadap kredibilitas kebijakan fiskal, sekaligus menyediakan bantalan bagi pemerintah untuk merespons dinamika ekonomi tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2025.

“Defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun atau setara dengan 82,1 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

Serapan dari penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.903,9 triliun atau setara 79,8 persen dari proyeksi Rp2.387,3 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.634,4 triliun atau setara 78,7 persen dari proyeksi. Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai terserap senilai Rp269,4 triliun atau 86,8 persen dari proyeksi.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi.

Dari sisi belanja negara, nilai realisasi tercatat mencapai Rp2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari proyeksi Rp3.527,5 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun, setara 79,5 persen dari proyeksi Rp2.663,4 triliun.

Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen dari proyeksi. Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari proyeksi.

Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1 persen dari proyeksi.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer tercatat defisit Rp82,2 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang. Meski mencetak defisit, Menkeu menyatakan kinerja keseimbangan primer masih di bawah kendali.