KKP Perkuat Menghadapi Perubahan Iklim dengan Menggandeng Tiga Negara

JAKARTA – Untuk menghadapi perubahan iklim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak enam negara segitiga terumbu karang. Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siry dalam The 20th Senior Officials Meeting (SOM-20) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

“Tantangan sejak 2009 para pimpinan kita juga ngomong perubahan iklim, dan sekarang semakin parah semakin teruk, sedangkan target kita di Perjanjian Paris kan peningkatan suhu dunia itu tidak boleh di atas 1,5 derajat, jadi itu yang saat ini lebih kita dorong,” kata dia.

Masalah perubahan iklim untuk kondisi perairan ini menurut Hendra merupakan isu regional yang juga dialami negara segitiga terumbu karang yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Sementara itu, jika tidak dilakukan strategi percepatan maka suhu semakin meningkat, laut semakin panas, dan memicu bencana hidrometeorologi di negara-negara tersebut.

“Yang siklon juga itu berpengaruh, jadi laut kalau dia semakin panas, bisa mempengaruhi tata iklim dunia, mempengaruhi curah hujan dan kita punya kesamaan, saat ini kita juga membahas itu salah satunya,” ujar Staf Ahli KKP itu di sela SOM-20 yang berlangsung sejak Senin (8/12) lalu. Berkaitan dengan perubahan iklim, SOM-20 juga menyinggung bagaimana negara segitiga terumbu karang ini beradaptasi dan nantinya melakukan mitigasi atas dampak perubahan iklim, serta menjaga keanekaragaman hayati di laut.

“Bagi kami khususnya di Indonesia, kami yakin bumi yang sehat tergantung pada laut yang sehat, dan laut yang sehat sangat bergantung dengan kawasan segitiga karang yang sehat, jadi kalau segitiga karang dunia ini rusak itu banyak perikanan dan iklim dunia rusak juga,” kata Hendra. Selain di kawasan dengan 500 lebih jenis terumbu karang ini, KKP juga mengajak negara-negara di dunia ikut berkontribusi dengan menjaga alam terutama ekosistem laut.

Selain dorongan itu, Hendra menyampaikan SOM-20 menghasilkan tujuh keputusan yaitu persetujuan Laporan Chair SOM-20; enam negara menyampaikan laporan 2025 yang diakui sebagai kemajuan kolektif kawasan; negara-negara anggota menyetujui laporan dan rekomendasi dari Kelompok Kerja Tata Kelola MEWG, FRWG, dan IRC.

Selanjutnya negara-negara juga menyetujui rencana kerja dan anggaran 2026 dari Kelompok Kerja Teknis; pertemuan menerima laporan Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF yang memuat capaian tahun berjalan dan prioritas untuk tahun mendatang; pertemuan memberikan apresiasi kepada para Mitra CTI-CFF; dan negara-negara anggota menyetujui keputusan yang tertuang dalam Chair’ Summary SOM-20.

Hendra menyampaikan setelah pertemuan SOM-20 ini, tahun 2026 nanti mereka akan berlanjut dengan pertemuan tingkat menteri yang juga akan digelar Indonesia. Setelahnya, keketuaan Indonesia akan diserahkan ke Malaysia. Secretary General Ministry of Natural Resources and Environmental Sustainability (NRES) Malaysia Ching Thoo Kim mengatakan nantinya Malaysia sendiri dalam forum akan mendorong masuknya lebih banyak dukungan bagi enam negara.

“Kami melihat CTI-CFF ini perlu peranan lebih aktif menggabungkan keahlian yang ada di enam negara, soal bantuan paling penting dukungan keuangan untuk kita bergerak sesuai rencana yang diatur,” kata dia. Atas terselenggaranya SOM-20 di Bali, Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF Frank Griffin mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku tuan rumah.

Asosiasi memastikan akan membantu negara segitiga terumbu karang menjalankan langkah-langkah melindungi kekayaan lautnya. “Ini menjadi ruang penting untuk meninjau kemajuan dan menyelaraskan prioritas, dalam pertemuan negara anggota berkontribusi aktif dalam agenda tata kelola, teknis, dan lintas sektor, serta menyepakati rencana kerja yang menjadi landasan kuat untuk implementasi tahun mendatang, tugas kami mendukung dan membantu,” ujarnya.