Ini Unik, Karhutla Sudah Berbulan-bulan, DPRD Jakarta Baru Imbau Jangan Bakar Sampah Sembarangan

JAKARTA -  Mungkin perlu ditanya, dari mana saja Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike. Sebab dia baru mengimbau agar warga ibu kota tidak membakar sampah sembarangan. Padahal kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi berbulan-bulan.

Menurut dia, praktik tersebut berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan, terlebih di tengah situasi kemarau saat ini. "Ini riskan kebakaran banget lho sekarang. Tidak boleh ada aktivasi bakar sampah dan lain-lain di tengah kemarau," ujar Yuke di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan persoalan sampah yang belum sepenuhnya teratasi turut mendorong munculnya praktik pembakaran sampah secara ilegal. Lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah kerap dibakar, padahal kondisi kering membuat api lebih cepat merambat.

"Walaupun kondisinya lagi mendesak, banyak sampah yang tertunda diangkut, tetapi tolong yang kayak gitu waspada, jangan dilakukan (membakar sampah). Karena begitu api muncul, itu cepat banget. Mana kita tahu api aman atau enggak," kata Yuke.

Dia juga meminta agar seluruh sarana pencegahan kebakaran diperiksa kembali. Hidran, alat pemadam api ringan (APAR), serta perlengkapan keselamatan lainnya harus dipastikan tersedia dan berfungsi dengan baik.

Kondisi APAR juga perlu diperiksa agar tidak kedaluwarsa, termasuk sosialisasi mengenai mitigasi maupun evakuasi apabila terjadi kebakaran, dan penanganan di lingkungan padat penduduk khususnya.

Yuke menegaskan pencegahan kebakaran harus menjadi tanggung jawab bersama, karena kebakaran tidak hanya mengancam keselamatan warga dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memperburuk kualitas udara Jakarta.

"Dengan adanya kebakaran hutan di mana-mana, kita kan enggak kepengin Jakarta jadi penyumbang polusi juga," ucap Yuke.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin Apel Jaga Jakarta untuk memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi dampak kemarau panjang serta fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027.

Untuk mengantisipasi risiko kekeringan, penurunan kualitas udara, dan tingginya potensi kebakaran di permukiman padat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel dan 29 mobil tangki air bersih.

Pemprov DKI juga membuka layanan darurat 112 bersama PAM Jaya untuk membantu warga terdampak.

Selain menginstruksikan respons cepat dan pengawasan ketat dari perangkat daerah, Pramono mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan air, mewaspadai korsleting listrik, serta menjaga lingkungan dari berbagai potensi pemicu kebakaran.