JK Tekankan Pentingnya Transformasi Sosial di Papua Barat melalui DMI

Manokwari - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla meminta pengurus DMI Provinsi Papua Barat periode 2025-2030 menerapkan prinsip transformasi sosial guna memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Hal itu dikatakan Jusuf Kalla saat melantik pengurus wilayah DMI Papua Barat masa bakti 2025-2030 di Manokwari, Senin (24/11), berdasarkan surat keputusan DMI Pusat Nomor: 199.A/II1/SK/PP-DMI/X/2025. 

Dia menyebut, pengurus wilayah perlu memahami bahwa kehadiran DMI harus memakmurkan masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan sebagai wujud penerapan prinsip sosial kemasyarakatan. 

Program kerja DMI yang disusun masing-masing pengurus wilayah dapat merujuk pada permasalahan sosial, misalnya mendukung upaya pemerintah memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta lainnya. 

"Itulah yang dinamakan memakmurkan masyarakat," ujar Jusuf Kalla.

Menurut dia, keberadaan masjid tidak hanya mengemban amanah sebagai tempat beribadah, tetapi turut berperan merawat toleransi antarumat beragama, serta menciptakan kedamaian dan memperkuat persaudaraan. 

Transformasi tersebut merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama hingga sila ketiga sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ideologi bangsa, dan pandangan hidup. 

"Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi berperan bantu masyarakat yang mengalami kesusahan," kata Jusuf Kalla.

Asisten II Sekretariat Daerah Papua Barat Otto Parorongan berharap, pengurus wilayah DMI yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan maksimal demi mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umat.

Pemerintah daerah senantiasa mendukung program kerja DMI Papua Barat yang merupakan salah satu mitra strategis untuk mendorong keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.

"Pemerintah daerah tentu akan mendukung program penguatan kapasitas umat, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid," ujar Otto.

Ketua DMI Papua Barat Mohamad Lakotani berkomitmen merealisasikan transformasi tata kelola masjid yang semakin profesional modern, dan berintegritas, sekaligus sebagai pusat peradaban umat beragama.

Optimalisasi pelaksanaan program selama lima tahun mendatang memerlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah, lembaga agama lainnya, serta semua pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat.

"Karena tujuannya adalah memberikan pelayanan, maka butuh sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak," ujarnya.