Sukseskan Dua PSU di Babel

PANGKALPINANG - Kemenko Polhukam menyatakan memfokuskan pemantauan terkait praktik politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Rabu (27/8).

“Kementerian dan lembaga desk penyelenggara pilkada serentak tahun lalu memantau penyelenggaraan pilkada ulang tahun ini,” kata Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Pertahanan Letjen Purn Yoedhi Swastanto di Pangkalpinang, Selasa (26/8).

Ia mengatakan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Desk Pilkada ­Serentak 2025 yaitu Kemenko Polhukam, Kemenkomdigi, Kemendagri, BIN, Bawaslu, TNI, Polri dan beberapa instansi lainnya bersama-sama memantau pelaksanaan ­Pilkada Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

“Pemantauan ini untuk mengantisipasi dan menangani pelanggaran netralitas ASN, politik uang dan lainnya yang akan mengganggu pemilihan bupati dan wali kota ­pada pilkada ulang ini,” ­katanya.

Menurut dia, apabila ditemukan politik uang ataupun ASN tidak netral maka akan ditindak tegas sesuai aturan berlaku agar para pelaku jera.

“Kita ­akan menindak tegas karena prilaku politik uang dan ASN tidak netral ini merusak tatanan ­berdemokrasi bangsa ini,” katanya.

Ia menegaskan seluruh kesiapan dalam penyelenggaraan pilkada ulang ini harus selalu diawasi. Mulai dari distribusi logistik karena pemerintah pusat berkewajiban untuk memfasilitasi itu dan badan adhoc menentukan kesiapan selain dukungan anggaran, juga layanan kesehatan dan kesiapan pengamanan dari TNI dan Polri.

Ia menyatakan ada beberapa penekanan dari Menko Polhukam agar pilkada ulang ini sukses dengan harapan semua berjalan aman, lancar, tertib sesuai aturan dan mencerminkan aspek demokrasi.

Tingkatkan Patroli

Adapun Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang, meningkatkan patroli untuk mencegah kemungkinan terjadi politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Ulang 2025. “Kami sudah perintahkan seluruh jajaran panwaslu kecamatan untuk terus melakukan pengawasan di wilayah kerja masing-masing,” kata Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali di Pangkalpinang, Selasa.

Selain mengawasi kemungkinan terjadi politik uang, pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menolak praktik politik uang karena mencederai demokrasi dan melanggar hukum. “Mari hormati masa tenang, jaga kondusivitas, dan sukseskan pemungutan suara 27 Agustus 2025,” katanya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberi atensi penuh penyelenggaraan pilkada ulang di dua daerah di Provinsi Kepulauan Babel, guna menyukseskan pesta demokrasi ulang di daerah ini pada 27 Agustus 2025. Ant/S-2