Tegas! Pemerintah Segel 250 Ton Beras Impor Ilegal di Sabang Aceh

JAKARTA — Pemerintah bertindak cepat menyegel 250 ton beras ilegal yang masuk melalui wilayah Sabang, Aceh. Tindakan tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman setelah menerima laporan pada Minggu (23/11).

Amran menjelaskan bahwa laporan awal menunjukkan masuknya beras impor tersebut dilakukan secara ilegal. Hal ini menjadi sebuah praktik yang secara jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada kebutuhan impor beras, karena stok nasional saat ini berada pada kondisi terbaik. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran segera melakukan koordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam serta Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang diberikan pemerintah. 

Dengan dasar tersebut, aparat langsung melakukan penyegelan dan menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras ilegal tersebut. Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.

"Hari ini kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat. Kami menemukan beberapa hal yang janggal. Kami juga tegaskan bahwa stok beras Indonesia cukup, bahkan lebih dari cukup. Perkiraan stok hingga akhir tahun menunjukkan bahwa kita berada pada posisi tertinggi," ujar Mentan/Kepala Bapanas Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional setahun diperkirakan dapat mencapai 34,7 juta ton. Ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2019. Sementara itu, stok beras pemerintah yang ada di Perum Bulog mencapai 3,8 juta ton. Angka ini juga menjadi capaian tertinggi.

Dalam Proyeksi Neraca Beras Januari-Desember 2026 per 5 November, diestimasikan stok beras secara nasional sampai awal tahun 2026 mendatang bahkan dapat mencapai 12,89 juta ton. Ini merupakan stok carry over hingga akhir 2025 yang tersebar di berbagai lini sampai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog.

Sementara itu, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Provinsi Aceh menunjukkan beras masih surplus 871,4 ribu ton dengan ketersediaan 1,53 juta ton dan kebutuhan konsumsi sebesar 667,7 ribu ton. Sedangkan khusus untuk Sabang juga surplus beras 970 ton dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan mencapai 4.940 ton. 

"Jadi tidak ada alasan untuk impor. Di mana nasionalismenya? Ini menyangkut kehormatan bangsa. Kita sudah sangat dekat menuju swasembada. Jangan sampai diganggu oleh tindakan ilegal seperti ini," tegas Amran. 

Lebih lanjut menurut Amran, tindakan impor ini dilakukan dengan sejumlah kejanggalan. Risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait. Namun izin dari negara asal, Thailand, justru sudah terbit lebih dulu. 

Hal ini mengindikasikan adanya upaya terencana dan tidak sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto harus menjadi acuan utama seluruh pejabat dan pelaku usaha, baik pusat maupun daerah.

Amran menegaskan bahwa penyelundupan beras ilegal merupakan tindakan yang melemahkan stabilitas pangan nasional, merugikan petani, dan bertentangan dengan kepentingan bangsa. Ia menilai bahwa ketaatan pada kebijakan Presiden merupakan kewajiban seluruh pihak, terutama ketika Indonesia berada pada momentum penguatan ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan.

Selidiki Wilayah Batam

Mentan/Kepala Bapanas Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang mendalami kemungkinan adanya kasus serupa di wilayah lain, termasuk Batam. Aparat kepolisian dan lembaga terkait telah ditugaskan untuk memverifikasi serta menindaklanjuti laporan tersebut. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mengawal proses ini hingga tuntas, memastikan tidak ada beras ilegal yang beredar di pasar domestik.