Ada 6.000 Desa Wisata Menanti Sentuhan: DPR Desak Pemerintah Perkuat Pendampingan

MAGELANG – Pendampingan dan perhatian pemerintah terhadap desa wisata menjadi faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dukungan berupa pelatihan, infrastruktur, akses pembiayaan, serta promosi digital dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata berbasis kearifan lokal.

Dengan pendampingan yang konsisten, desa wisata tak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga motor pemberdayaan ekonomi rakyat, sekaligus sarana pelestarian budaya dan lingkungan yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan ada 6.000 desa wisata di Indonesia butuh pendampingan dan perhatian pemerintah.

"Kita semua tahu wisata menghadirkan kesejahteraan bisa 5-6 kali lipat lebih tinggi dari pada bidang pertanian perkebunan, nilainya lebih tinggi," katanya di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/11).

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rangka kunjungan kerja Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI saat mengunjungi salah satu Desa Wisata Wanurejo di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Ia menuturkan, tentu ini menjadi masa depan kehadiran kesejahteraan bagi masyarakat.

Ia berharap, perhatian terhadap wisata terkhusus wisata desa bisa lebih, karena para penggerak wisata desa ini rata-rata otodidak.

Kemudian bottom up, dari masyarakat punya keinginan sebisa-bisanya dijalankan.

"Hadirnya pemerintah itu tentu ditunggu. Hadirnya anggaran pemerintah, bagaimana manajerial atau kemampuan masyarakat bisa di tingkatkan lagi melalui pelatihan dan sebagainya," katanya.

Ia mengatakan, Panja ingin memastikan kehadiran pemerintah terhadap perkembangan manajemen desa-desa wisata.

"Ini contoh bagus ya, arena di sini ada banyak desa wisata di sekitar Borobudur dan relatif growth-nya bagus dari mulai awal pembentukan 2010-2011 rata-rata di sekitar sini dengan Balkondes yang di-backup BUMN akhirnya di beberapa desa yang menyelenggarakan wisata di sekitar Borobudur ini bisa tumbuh," katanya.

Ia menuturkan, ini menjadi contoh yang kemudian juga melihat ke desa wisata rintisan yang masih meraba-raba, masih mencoba-coba.

"Nah itu yang kita kombinasi. Karena kita ada klasifikasi desa wisata dari rintisan sampai mandiri. Artinya untuk desa-desa yang masih rintisan mungkin butuh apa dan sebagainya. Ini salah satu role modelnya," katanya.