Fasilitas Investasi Tersentral di Perkotaan, Pemerataan Ekonomi Hanya Jadi Wacana?

Ketersediaan fasilitas dan kemudahan berinvestasi yang kerap diukur melalui berbagai indikator seperti ease of doing business masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar

JAKARTA – Persoalan investasi Indonesia bukan hanya soal besaran nilai, tetapi juga arah dan kualitasnya. Tanpa kebijakan afirmatif yang mendorong pemerataan investasi ke daerah dan peningkatan nilai tambah lokal, pertumbuhan ekonomi yang inklusif masih akan sulit tercapai.

Pertumbuhan investasi di Indonesia yang masih tersentral di kota-kota besar menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam distribusi ekonomi. Minimnya fasilitas investasi, seperti infrastruktur, akses logistik, dan insentif di luar kota besar, membuat arus modal enggan menyebar ke wilayah potensial lain.

Bahkan, lebih mengkhawatirkan lagi, kualitas investasi yang masuk cenderung turun. Banyak proyek yang bersifat padat modal dan berteknologi tinggi, namun minim serapan tenaga kerja lokal.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendi Manilet menegaskan pemerintah perlu memperkuat aspek koordinasi antar kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Saat ini, ketersediaan fasilitas dan kemudahan berinvestasi yang kerap diukur melalui berbagai indikator seperti ease of doing business masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Sementara di banyak daerah lain, masih ditemukan kendala berupa kurangnya sinkronisasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda)," tegas Rendi, Senin (20/10).

Dia menambahkan, jika Indonesia ingin mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bersifat berkelanjutan dan merata, koordinasi antarlembaga serta antartingkat pemerintahan ini menjadi faktor kunci.Hal ini, terang dia akan memastikan bahwa kebijakan investasi tidak berhenti di tataran dokumen, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata pada peningkatan iklim usaha di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih jauh, upaya untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dan inklusif di setiap daerah juga tidak kalah penting. Pemerintah daerah harus memiliki peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor, misalnya melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta kepastian hukum dan kemudahan akses informasi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menegaskan pentingnya kualitas investasi yang selama ini dinilai masih buruk. Mengutip data Survei angkatan kerja nasional (Sakernas), dia mengungkapkan kualitas kerja penduduk makin turun. Proporsi pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi (UMP) meningkat tajam secara nasional dari 63 persen pada 2021 menjadi 84 persen pada 2024 atau ada 109 juta pekerja bergaji di bawah UMP.

Diperlukan motor investasi baru yang mampu menjawab kualitas pertumbuhan ekonomi. Salah satunya investasi di sektor transisi energi dengan potensi 96 juta lapangan kerja.

Rekor Tertinggi

Lembaga independen yang fokus pada riset dan publikasi di bidang ekonomi, sosial, dan kebijakan publik NEXT Indonesia Center mencatat realisasi investasi atau PMDN pada triwulan III-2025 mencatatkan rekor tertinggi dalam 18 tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada triwulan III-2025 mencapai 491,4 triliun rupiah, tumbuh 13,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Adapun kontribusi PMDN mencapai 56,86 persen level tertinggi sejak 2007.

“Peran investor dalam negeri itu merupakan pencapaian tertinggi dalam 18 tahun terakhir,” ungkap Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (19/10).

Untuk menjaga tren positif ini, pemerintah diimbau memastikan stabilitas politik dan sosial, serta menghindari regulasi kontra-produktif yang dapat menghambat investasi. Kemudahan perizinan dan ketersediaan energi menjadi indikator penting dalam memperbaiki Ease of Doing Business (EoDB).