Bikin Investor Was-was! Kepastian Hukum Sektor Pertambangan Masih Abu-Abu

UU Minerba, papar dia telah resmi tercatat dalam lembaran negara pada 19 Maret 2025, sehingga pemerintah semestinya sudah menyelesaikan penyusunan aturan turunannya pada September 2025. Keterlambatan ini, lanjut Sugeng, berpotensi menghambat implementasi kebijakan baru di sektor pertambangan, sekaligus menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha.

“Padahal, jelas diatur bahwa PP harus sudah terbit selambatnya enam bulan sejak UU Minerba diundangkan. Kami minta pemerintah segera keluarkan PP dalam waktu dekat,” tegas politisi Partai Nasdem itu.

Kurang Serius

Senada, Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Kapoksi Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) UU No 2/2025, pemerintah diwajibkan menerbitkan PP paling lambat enam bulan sejak UU berlaku. Namun hingga kini aturan tersebut belum juga terbit.

"Ini menjadi pertanyaan serius. Apakah pemerintah betul-betul konsisten dan serius dalam membenahi tata kelola minerba atau justru membiarkan ketidakpastian hukum berlarut-larut?" tegas Gunhar.

Sebagai informasi, UU No. 2 Tahun 2025 merupakan perubahan keempat atas UU Minerba 2009. Salah satu poin pentingnya adalah memberikan prioritas pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, BUMD, UMKM, dan koperasi.

Agar ketentuan baru ini dapat dijalankan secara efektif, pemerintah diwajibkan menyusun peraturan turunan sebagai pedoman teknis. Tanpa adanya PP tersebut, implementasi UU Minerba dikhawatirkan akan terhambat dan menciptakan ketidakpastian hukum di sektor pertambangan nasional.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra secara terpisah menjelaskan bahwa Kementerian Hukum telah ada dan telah diundangkan menjadi PP Nomor 39 Tahun 2025.

Hanya kata dia mungkin belum diunggah ke publik tetapi senyatanya telah diundangkan beberap minggu yang lalu.

"PP tersebut sudah diundangkan dengan PP Nomor 39 Tahun 2025,"sebutnya. (ers)