Pemkot Bandung Dorong Perempuan Jadi Motor Ekonomi

BANDUNG - Puluhan ibu mengikuti workshop Pemberdayaan Perempuan melalui Pengembangan Jiwa Wirausaha Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Senin, (29/9).

Workshop ini menjadi ruang belajar sekaligus ajang menyalakan tekad baru bagi kaum perempuan sebagai penggerak kemandirian ekonomi.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, datang langsung untuk memberi semangat. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Erwin membuka pandangan besar tentang arah pembangunan Kota Bandung.

“Bandung sudah berubah. Bukan lagi ekosektoral, tapi ekosentris. Artinya, pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung. Polanya adalah kolaborasi dan gotong royong. Perempuan harus menjadi bagian penting dari perubahan ini,” ujar dia.

Paradigma baru ini menurut Wakil Wali Kota Erwin penting, sebab pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat akan lebih berkelanjutan.

Dalam konteks keluarga, imbuh dia, peran perempuan bukan hanya menjaga harmoni rumah tangga, melainkan juga menjadi agen perubahan di masyarakat.

“Dengan menguatkan UMKM perempuan, kita sedang menanam benih kemandirian ekonomi yang berakar pada kebersamaan. Dari sinilah akan lahir keluarga tangguh dan masyarakat yang bermartabat,” tutur dia.

Tak berhenti pada gagasan, Wakil Wali Kota Erwin menjelaskan rencana besar pembangunan UMKM Center, pusat inkubasi bisnis, dan pusat kuliner di 30 kecamatan.

“Tiga kecamatan akan dijadikan pilot project. Nanti kita kenal dengan nama Utama Stock. Program ini bukan hanya soal pusat bisnis, tapi juga menyentuh wirausaha berbasis masjid dan pesantren. Regulasi sedang kita godok,” ungkap dia.

Konsep ini diharapkan dapat menjadi wadah lahirnya pengusaha baru yang lebih siap menghadapi persaingan, dengan dukungan fasilitas pelatihan, pemasaran, hingga digitalisasi.

Wakil Wali Kota Erwin juga menyinggung persoalan klasik pemberdayaan ekonomi yaitu program yang hanya berhenti pada pelatihan.

“Pelatihan itu penting, tapi kalau hanya teori tanpa modal dan akses pasar, percuma. Kita harus siapkan jalur permodalan dan peluang usaha yang nyata,” kata dia.

Salah satu terobosan yang ia dorong adalah memasukkan produk UMKM lokal ke dalam sistem e-catalogue pemerintah. Dengan begitu, konsumsi dalam rapat-rapat pemerintahan, baik di kelurahan, kecamatan, dinas, hingga DPRD, bisa langsung menggunakan produk warga.

“Pemerintah harus jadi pembeli pertama. Kalau pemerintah memberi contoh, masyarakat akan ikut percaya. Produk UMKM Bandung tidak kalah dengan kota lain, tinggal kita biasakan membelinya,” tegas dia.