KKP Menjaring Masukan dari Masyarakat Karawang yang Terdampak Revitalisasi Tambak

Karawang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjaring saran dan masukan masyarakat di sekitar pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), dalam konsultasi publik terkait penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) revitalisasi tambak Pantura Jabar.

Direktur Ikan Air Laut KKP Ikhsan Kamil, di Karawang, Senin, menyampaikan konsultasi publik ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen amdal yang tengah dirumuskan oleh tim konsultan KKP.

Melalui konsultasi publik, pihaknya menggali informasi mengenai saran dan masukan dari masyarakat yang terdampak proyek revitalisasi tambak Pantura Jabar. Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat meliputi wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Untuk tahap awal, kata dia, proyek ini akan dilaksanakan di wilayah pesisir utara Karawang, seluas sekitar 6.979,51 hektare yang berlokasi di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, dan Tirtajaya.

Proyek revitalisasi tambak itu meliputi pembangunan saluran intake, kolam budi daya, kolam nursery, instalasi pengolahan limbah, kawasan pengelola, infrastruktur kawasan serta rencana pengembangan.

Selain masyarakat umum, hadir dalam konsultasi publik antara lain para camat dan kepala desa yang daerahnya terdampak, pihak kepolisian dan TNI, serta kalangan aktivis.

"Untuk aktivis dari LSM yang diundang dalam konsultasi publik ini merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang," katanya.

Hadir pula perwakilan dari DLH dan Dinas Perikanan Karawang, DLH Jabar, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Pada dialog dalam konsultasi publik ini, sejumlah kepala desa dan para camat menekankan agar KKP memperhatikan tanaman mangrove, infrastruktur saluran air, dan keterlibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Selain itu masyarakat dan kalangan aktivis juga mengimbau agar KKP memperhatikan para pembudidaya ikan di tambak jika proyek revitalisasi itu sudah berjalan.

Hal lain yang disampaikan masyarakat dan kalangan aktivis ialah mengecek tanda batas lahan area revitalisasi tambak dengan tanah milik masyarakat. Sebab ada beberapa desa yang bahkan tidak mengetahui batas antara tanah negara dengan milik masyarakat.

Menurut Ikhsan Kamil, semua saran dan masukan masyarakat akan dimasukkan dalam penyusunan dokumen amdal revitalisasi tambak Pantura Jabar yang kini tengah dirumuskan tim konsultan KKP.

Ia menyebutkan revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jabar bertujuan meningkatkan produktivitas lahan tambak tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan, khususnya untuk komoditas ikan nila salin.

Selain itu mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan nasional, berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, mendorong terciptanya industri hulu-hilir bagi produk berbasis ikan, serta akan menyerap tenaga kerja hingga mencapai sekitar 132 ribu orang.