PM Sushila Karki Tunjuk Tiga Menteri Baru di Nepal Usai Protes Mematikan

JAKARTA – Perdana Menteri sementara Nepal, Sushila Karki, menunjuk tiga menteri baru pada Senin (15/9) untuk bergabung dalam kabinet transisi yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum pada Maret mendatang. Penunjukan dilakukan setelah runtuhnya pemerintahan sebelumnya akibat demonstrasi besar-besaran yang berujung bentrokan mematikan.

Karki memilih Kulman Ghising sebagai Menteri Energi, Rameshore Khanal sebagai Menteri Keuangan, serta Om Prakash Aryal sebagai Menteri Dalam Negeri. Ketiganya akan membantu pemerintahan sementara mengelola negara pascakerusuhan yang menewaskan puluhan orang.

Sushila Karki, 73 tahun, resmi dilantik sebagai perdana menteri pada 12 September lalu. Ia merupakan perdana menteri wanita pertama di negara Himalaya tersebut dan dikenal luas karena rekam jejaknya melawan korupsi saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada 2016–2017.

Kerusuhan jalanan yang dikenal sebagai protes “Gen Z” minggu lalu menewaskan sedikitnya 72 orang dan melukai ratusan lainnya. Tentara Nepal turun tangan dengan memberlakukan jam malam, sebelum akhirnya menyetujui Karki sebagai pemimpin transisi yang dipercaya rakyat maupun militer.

"Saya tidak menduduki posisi ini karena saya menginginkannya, melainkan karena ada suara-suara dari jalanan yang menuntut agar Sushila Karki diberi tanggung jawab," kata Karki pada Minggu (14/9).

“Kami di sini hanya selama enam bulan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kami dan menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintahan dan menteri yang akan datang,” tambahnya.

Sebagai pemimpin sementara, Karki menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan aspirasi generasi muda pengunjuk rasa dengan kepentingan elite politik lama. Ia juga harus memulihkan kembali struktur pemerintahan yang hancur akibat gelombang protes keras yang melanda Nepal sejak awal September.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah bekerja untuk memberantas korupsi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan ekonomi,” ujar Karki menegaskan prioritas pemerintahannya.

Dukungan publik terhadap Karki cukup kuat, baik dari kalangan mahasiswa maupun pelaku usaha. Chandra Lal Mehta, seorang mahasiswa, menilai pemilih kemungkinan besar akan menginginkan sosok pemimpin muda pada pemilu Maret mendatang, namun mengakui keahlian hukum Karki membuatnya layak memimpin pemerintahan transisi.

Pengusaha Shrawan Dahl juga menyatakan dukungannya, dengan menyebut Karki sebagai figur yang tepat.

“Tujuannya adalah menyelenggarakan pemilu, dan harapan kami adalah dia akan menyelesaikan tugasnya dengan sukses,” ujarnya.

Sushila Karki sendiri bukan sosok asing dalam dunia politik dan hukum Nepal. Pada April 2017, ia sempat menghadapi upaya pemakzulan dari anggota parlemen yang menuduhnya bias saat memimpin Mahkamah Agung. Namun, langkah tersebut gagal dan justru dikritik luas sebagai serangan terhadap independensi lembaga peradilan.

Gelombang demonstrasi yang menjatuhkan pemerintahan sebelumnya berawal pada 8 September ketika pemerintah memberlakukan larangan sementara terhadap media sosial. Kebijakan itu memicu kemarahan publik, khususnya generasi muda, yang kemudian turun ke jalan menuntut perubahan.

Puluhan ribu pengunjuk rasa mengecam praktik korupsi yang merajalela serta kesenjangan sosial yang semakin lebar. Mereka membandingkan kehidupan rakyat yang serba sulit dengan gaya hidup mewah anak-anak nepo, sebutan bagi anak-anak elite politik Nepal yang dinilai menikmati privilese berlebihan.