Bupati Pati Didemo! Kebijakan Kontroversial Sudewo Picu Desakan Mundur dari Massa

Bupati Pati, Sudewo, tengah menjadi pusat perhatian setelah sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial memicu demonstrasi besar-besaran. Pada Rabu, (13/8), massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi protes yang menuntut Sudewo untuk segera mundur dari jabatannya. Aksi ini merupakan respons terhadap serangkaian kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.

PHK Honorer RSUD Pati:
Salah satu kebijakan yang memicu kemarahan publik adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati. Para mantan karyawan yang diberhentikan tanpa pesangon merasa kecewa dan menyatakan niat untuk bergabung dalam aksi protes tersebut. Salah satunya adalah Ruha, yang telah mengabdi selama 20 tahun di RSUD Pati, namun harus kehilangan pekerjaan dengan alasan efisiensi. "Kami tidak diberi pesangon, tidak ada solusi," ungkap Ruha. Ia bersama rekan-rekannya menuntut agar mereka dipekerjakan kembali atau Bupati Sudewo mengundurkan diri.

Kenaikan PBB yang Membebani Warga:
Kebijakan lain yang tak kalah kontroversial adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan yang mencapai 250 persen. Warga, seperti Saputra Ahmad dari Kayen, mengeluhkan lonjakan tagihan PBB yang sangat tinggi. "Tahun lalu saya bayar Rp 179 ribu, sekarang tagihannya jadi Rp 1,3 juta," ujar Saputra. Meski Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tersebut, gejolak sosial yang ditimbulkan sudah terlanjur besar. Tidak hanya itu, dalam sebuah video yang viral, Sudewo menantang massa yang ingin mendemo kebijakannya. "Saya tidak akan gentar, 50 ribu orang sekalipun," ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, setelah mendapat respons keras dari publik, ia mengakui kekeliruannya dan meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

Kebijakan Pendidikan yang Kontroversial:
Selain masalah tenaga kerja dan pajak, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Sudewo, seperti sistem lima hari sekolah dan regrouping sekolah, juga menuai kritik. Kebijakan ini dianggap merugikan banyak guru honorer yang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat penggabungan sekolah-sekolah. Teguh Istiyanto, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, menyatakan bahwa kebijakan ini telah menambah ketidakpuasan masyarakat, terutama bagi guru yang terdampak.

Dengan semakin meluasnya kekecewaan warga, aksi demonstrasi diperkirakan akan melibatkan lebih dari 100 ribu orang. Salah satu warga, Bambang, mengungkapkan rasa empatinya terhadap gerakan ini. "Bupati sewenang-wenang dengan rakyatnya, sudah saatnya ia mundur," ujarnya.

Berdasarkan serangkaian kebijakan yang dinilai merugikan banyak pihak, desakan untuk Sudewo mundur semakin kuat. Apakah Bupati Pati ini akan mampu mempertahankan jabatannya, ataukah tekanan dari masyarakat akhirnya memaksanya untuk mengundurkan diri? Itu menjadi pertanyaan yang masih menggantung di tengah ketegangan politik di Kabupaten Pati.