Utang RI Semakin Tidak Produktif dan Terjebak Risiko Sistemik

Ia menyoroti lemahnya penerimaan negara, sementara kebutuhan belanja terus meningkat, termasuk untuk program-program baru pemerintahan.

“Penerimaan negara yang belum pulih sepenuhnya membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Padahal, utang terus bertambah dan bunga yang harus dibayar semakin besar,” kata Aloysius di Yogyakarta, Senin (4/8).

Aloysius menyebut bahwa realisasi penerimaan yang masih rendah hanya 31,2 persen dari target per Mei 2025. Hal itu sebagai sinyal bahwa reformasi penerimaan belum berjalan optimal. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang sudah menyentuh hampir 50 persen dari target tahun 2025, hanya dalam waktu lima bulan pertama.

“Ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong transparansi dan efektivitas reformasi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Kebijakan subsidi dan kompensasi kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN juga harus dievaluasi agar tidak terus menjadi beban dalam jangka panjang.

“Jangan sampai defisit primer dibiarkan melebar tanpa strategi konsolidasi yang jelas,” katanya.

Dalam situasi ketidakpastian global, investor jelasnya akan memantau dengan cermat kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.

“Kalau tidak ada arah yang jelas, imbal hasil obligasi bisa naik dan biaya utang makin mahal,” pungkasnya.