Utang RI Semakin Tidak Produktif dan Terjebak Risiko Sistemik

JAKARTA - ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam keterangannya baru-baru ini menyatakan bahwa dari analisis berbasis data kondisi dan prospek ekonomi makro Indonesia, rasio utang Pemerintah dapat meningkat secara bertahap hingga sekitar 42 persen pada 2029 mendatang apabila tren fiskal saat ini terus berlanjut. 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira yang diminta menanggapi hasil analisis tersebut mengatakan kondisi utang Indonesia makin tidak produktif dan terjebak pada risiko sistemik.

“Yang dimaksud risiko sistemik ketika rasio bunga utang melebihi belanja kesehatan atau saat ini mencapai lebih dari 250 persen,” jelas Bhima.

Selain itu, porsi bunga utang terhadap pendapatan pajak mencapai 25 persen. Jadi sudah kategori tidak sehat.

“Tanpa melakukan upaya mitigasi risiko utang, maka ada bahaya fiskal yang siap menghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Bhima memperingatkan.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti sepakat bahwa tanpa upaya mitigasi yang tepat Indonesia bisa seperti Srilangka.

“Makanya Indonesia harus melakukan manajemen utang. Jika mau naikkan rasio utang terhadap PDB harus diimbangi dengan penerimaan,” kata Esther.

Menurut Esther, pola pembangunan ekonomi RI memang membawa negara terjebak pada utang. Tiongkok menggunakan pendekatan mikro-utama dalam mentransformasi perekonomiannya. Reformasi ekonomi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pelaku domestik.

“Tiongkok tidak meliberalisasi perekonomiannya tanpa persiapan,” urainya.

Indonesia mengambil pendekatan yang sama sebelum krisis 1997/1998. Namun, Indonesia membiayai reformasi ekonominya melalui utang luar negeri, sementara Tiongkok melakukannya dengan investasi asing langsung.

Perbedaan sumber pembiayaan pembangunan menempatkan Indonesia dan Tiongkok pada jalur pembangunan ekonomi yang berbeda. Pada awal pembangunannya, Indonesia terjebak oleh utang luar negeri, faktor utama dalam dampak krisis moneter yang parah pada tahun 1997/1998.

“Sejak 1997/98, Indonesia mengadopsi pendekatan makro-utama yang dipimpin oleh International Monetary Fund (IMF). Pendekatan ini menekankan liberalisasi dan privatisasi. Kenyataannya, perekonomian domestik Indonesia terlalu rapuh untuk bersaing dengan negara lain,”tandas Esther.

Reformasi Fiskal

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata meminta Pemerintah agar lebih konsisten dalam menjalankan reformasi fiskal guna menghadapi tekanan utang yang semakin besar.