Jatah Emisi Karbon Tinggal 3 Tahun, Dunia Kehabisan Waktu Mengatasi Dampak Terburuk Krisis Iklim

Seiring dengan semakin banyaknya negara yang mengembangkan rencana iklim mereka, inilah saatnya bagi para pemimpin di seluruh dunia untuk menghadapi kenyataan pahit dari fakta iklim.

Pemerintah harus bisa dengan cepat mengakses data iklim yang terpercaya agar mereka bisa menyusun rencana nasional yang sesuai dengan kondisi terbaru. Rencana ini juga harus mencerminkan situasi global, bukan hanya fokus pada negara masing-masing.

Hal ini penting demi keadilan. Misalnya, negara-negara maju harus mengakui bahwa merekalah yang paling banyak menyebabkan polusi. Oleh karenanya, mereka harus menjadi yang terdepan dalam mengurangi emisi dan membantu negara lain dalam hal pendanaan agar mereka bisa beralih ke energi bersih dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.

Di Afrika, PBB akan menyelenggarakan Pekan iklim UNFCCC di Addis Ababa pada September. Selain mempersiapkan COP30, agenda ini mencakup diskusi soal pembiayaan iklim dan memastikan transisi menuju nol emisi karbon pada 2050 berlangsung adil dan setara. Konferensi ini juga bertujuan untuk membantu negara-negara yang masih menyusun rencana aksi iklim nasional mereka.

Jika NDC benar-benar diimplementasikan, laju perubahan iklim bisa diperlambat. Ini penting bukan hanya untuk negara-negara yang berada di garis depan yang terdampak perubahan iklim, tetapi juga bagi kelangsungan masyarakat global secara keseluruhan.

Hingga kini, baru lima negara anggota G20 yang menyerahkan rencana iklim mereka untuk 2035, yakni: Kanada, Brasil, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Padahal, G20 bertanggung jawab atas sekitar 80% dari total emisi global.

Artinya, kepemimpinan Afrika Selatan sebagai presiden G20 saat ini  berperan penting dalam mendorong dunia untuk memprioritaskan bantuan bagi negara-negara berkembang agar bisa melakukan transisi  menuju ekonomi rendah karbon.

Fakta lain yang mengkhawatirkan lainnya adalah, dari seluruh NDC yang telah diperbarui, hanya 10 negara yang secara tegas menegaskan kembali atau memperkuat komitmen untuk meninggalkan bahan bakar fosil.

Hal ini membuat rencana iklim dari Uni Eropa, Cina, dan India  menjadi sangat penting sebagai ujian atas kepemimpinan mereka dalam isu iklim, sekaligus menjadi penentu apakah target suhu 1,5°C dalam Perjanjian Paris masih bisa dipertahankan.

Negara-negara lain akan mencermati dengan seksama komitmen mereka sebelum menyerahkan rencana iklim nasional masing-masing.

Data dalam laporan kami membantu dunia memahami bukan hanya apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi juga apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Harapan kami, negara-negara ini— dan negara lainnya—bisa menyerahkan rencana iklim yang ambisius dan kredibel jauh sebelum COP30. Jika itu terjadi, hal ini bisa mengatasi kesenjangan antara kesadaran akan krisis iklim dan aksi nyata untuk menanganinya. Kita harus ingat, bahwa setiap ton emisi gas rumah kaca saat ini amat berarti.

Piers Forster, Professor of Physical Climate Change; Director of the Priestley International Centre for Climate, University of Leeds dan Debbie Rosen, Research and Innovation Development Manager for the Priestley Centre for Climate Futures, University of Leeds