Global Makin Tak Pasti, Stimulus Ekonomi Diperkuat! Kekompakan BI-OJK-Kemenkeu Diuji

JAKARTA – Pentingnya optimalisasi penerimaan pajak daerah sangat signifikan karena berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Penerimaan pajak daerah yang optimal akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperkuat stimulus ekonomi.

"Koordinasi antara BI, OJK, dan Kemenkeu menjadi kunci untuk memastikan kebijakan moneter, stabilitas sektor keuangan, dan stimulus fiskal berjalan selaras guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan," ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87 persen pada triwulan I-2025, yang dinilai perlu dioptimalkan melalui koordinasi kebijakan yang lebih solid.

Menurut Misbakhun, pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian pasar keuangan memerlukan langkah-langkah antisipatif.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan perlunya kebijakan moneter serta fiskal yang akseleratif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global, termasuk fluktuasi nilai tukar dan inflasi yang stabil untuk mendongkrak produktivitas ekonomi.

Ia juga mendorong peningkatan peran OJK dalam memperkuat ketahanan sektor perbankan dan non-bank, serta optimalisasi instrumen fiskal oleh Kemenkeu untuk mendukung daya beli masyarakat dan investasi.

Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong kolaborasi antarlembaga tersebut guna menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan 4,87 persen di triwulan I-2025 adalah modal baik, tetapi kita harus memastikan momentum ini terus terjaga dengan kebijakan yang tepat, termasuk pengendalian inflasi yang kompetitif, stabilitas nilai tukar, dan percepatan penyaluran kredit UMKM," kata Misbakhun.