Ekonomi Semester I 2025 Penuh Drama, APBN Dibilang Aman, Yakin?

JAKARTA - Stabilitas APBN memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi pentingnya, seperti menjaga daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan layanan publik yang vital. 

APBN yang stabil juga menjadi fondasi bagi kepercayaan investor dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman meski banyak peristiwa global yang terjadi pada semester I 2025.

"APBN kita aman, kita melihat trajectory dari yang kemarin sudah kita laporkan sampai bulan Mei, itu kita lihat trajectory-nya cukup terkendali," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Sabtu (29/6).

Dikatakan dia, saat ini memang ada tekanan dalam penerimaan negara, serta dari sisi belanja pemerintah sudah mulai mengeksekusi belanja.

"Sehingga kita lihat kemarin defisitnya kecil," ujarnya.

Lebih lanjut, Febrio menyampaikan pihaknya pada 8 Juli akan melaporkan APBN per semester I pada DPR RI, dan dalam laporannya, pihaknya meyakini bahwa anggaran yang dimiliki negara sesuai dengan arah perkembangan yang diprediksi.

"Nanti kita akan laporkan di laporan semester (lapsem), tetapi sampai akhir Mei kemarin trajectory-nya tetap baik," ujar dia.

Hingga Juni, berbagai peristiwa global tercatat mewarnai ekonomi Indonesia, mulai dari penerapan pajak balasan (resiprokal) oleh Amerika Serikat (AS), hingga yang terbaru eskalasi konflik antara Iran-Israel yang berdampak signifikan pada alur logistik dunia.

Untuk resiprokal, batas akhir negosiasi tarif jatuh pada 8 Juli 2025, atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa selama pertemuan dan beberapa kali pertukaran dokumen negosiasi tarif, pemerintah Amerika Serikat tidak mengajukan tambahan permintaan terhadap Indonesia.

Permintaan utama pemerintah AS saat mengenakan tarif resiprokal 32 persen ke Indonesia dinilai sebatas menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membahas perkembangan situasi perang Israel-Iran dan menyambut baik gencatan senjata yang saat ini berlaku antara dua negara tersebut.

Dua pemimpin negara itu juga berharap gencatan senjata Israel-Iran dapat mengarah kepada perdamaian.