Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Agar Tidak Rentan Gejolak Geopolitik, RI Harus Secepatnya Diversifikasi ke EBT

📅 Rabu, 25 Jun 2025, 01:05 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Agar Tidak Rentan Gejolak Geopolitik, RI Harus Secepatnya Diversifikasi ke EBT Doc: istimewa
Ket. Satya Hangga Yudha Widya Putra Tenaga Ahli Menteri ESDM - Indonesia adalah negara importir minyak, menyubsidi beberapa jenis BBM dan pembangkit listrik kita masih banyak yang menggunakan diesel, kondisi ini akan menggerus APBN kita.

JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) kembali menyerukan agar Pemerintah mengurangi kebergantungan pada energi kotor (fosil) dan secepatnya melakukan diversifikasi energi ke energi baru dan terbarukan (EBT). Sebab, kebergantungan pada impor energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik seperti perang Iran-Israel. 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa di Jakarta, Selasa (24/6) mengatakan kebergantungan pada impor energi fosil memicu tekanan fiskal dan daya beli masyarakat ketika harga minyak meroket.

“Presiden Prabowo harus berusaha keras, menurunkan kebergantungan pada minyak dengan cara mengakselerasi elektrifikasi kendaraan penumpang dan motor,”tegas Fabby.

Dia mengakui walaupun dampaknya tidak langsung terasa tapi dalam jangka menengah Pemerintah bisa mengendalikan laju permintaan BBM (bahan bakar minyak) dan risiko fluktuasi harga BBM terhadap daya beli masyarakat.

Dia menjelaskan, salah satu dampak perang Israel- Iran adalah kemungkinan terdampaknya produksi dan transportasi minyak dan gas di Timur Tengah. Misalnya, keputusan Iran untuk menghentikan produksi minyak sementara waktu akan mengganggu keseimbangan demand-supply minyak.

Saat ini Iran adalah produsen minyak mentah ke-4 di OPEC (organisasi negara negara eksportir minyak) dengan produksi 3,3 juta barrel per day (bpd) atau 3-4 persen dari total produksi minyak dunia dan mengekspor 1,6-2 juta bpd.

Selain itu, jika Iran menutup selat Hormuz, yang merupakan jalur 20-30 persen pasokan minyak dan 20 persen gas dunia maka diperkirakan harga minyak bisa melonjak hingga 150 dollar AS per barrel.

“Risiko-risiko ini harus diwaspadai pemerintah karena kenaikan harga minyak akan meningkatkan subsidi dan risiko inflasi yang akan menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” papar Fabby.

Rute Alternatif

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan, Indonesia agar siaga terhadap dampak ketahanan energi nasional dengan memitigasi risiko di tengah ketidakpastian geopolitik dari konflik Iran-Israel.

“Indonesia adalah negara importir minyak, menyubsidi beberapa jenis BBM dan pembangkit listrik kita masih banyak yang menggunakan diesel, kondisi ini akan menggerus APBN kita,” kata Satya.

Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) harus menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk menjamin kelangsungan rantai pasok.

Sejumlah lembaga dunia memproyeksikan akan terjadi kenaikan harga minyak, bahkan hingga 130 dollar AS per barel yang pasti akan berdampak ke Indonesia.

“Proyeksi ini bukan sekadar angka, melainkan indikator bahwa Indonesia harus sangat berhati-hati. Sebagai negara pengimpor bersih minyak dengan produksi domestik di bawah 600.000 barel/hari sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel/hari, kita sangat rentan terhadap gejolak harga global,” kata Satya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Menkeu Sebut Rupiah Rp18.000 Masih dalam Perhitungan Pemerintah

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.