Proyek Penulisan Sejarah Nasional Indonesia: Kembalinya Narasi yang Tak Lengkap

Adrian Perkasa, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies

Upaya penulisan sejarah nasional Indonesia (SNI) versi baru sebagai sejarah resmi menuai beragam kontroversi.

Awalnya, proyek yang diinisiasi oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan didukung oleh Kementerian Kebudayaan ini mendapat respons positif, terutama terkait pentingnya revisi atas buku Sejarah Nasional Indonesia untuk generasi muda.

Dengan menambahkan data terbaru dan memperluas cakupan berbagai peristiwa maupun tokoh sejarah, masyarakat berharap akan muncul sejarah nasional yang lebih inklusif, akurat, dan relevan.

Namun, reaksi negatif muncul tak lama kemudian.

Beberapa pihak meyakini bahwa proyek revisi sejarah nasional ini merupakan usaha yang sistematis dan terencana untuk mendukung rezim yang cenderung otoriter, karena hanya melibatkan kalangan akademisi atau sejarawan yang dekat dengan pusat kekuasaan.

Minim representasi

Dalam kerangka konsepnya, proyek ini tidak memberikan cukup porsi bagi gerakan perempuan di zaman pergerakan. Selain itu, narasi sejarah dari daerah-daerah di luar Jawa juga belum terepresentasikan dengan baik. Belum lagi jika menyinggung tema-tema di luar politik dan ekonomi seperti misalnya olahraga.

Padahal, relasi suatu bangsa dengan masa lalu tidak bisa dilepaskan dari representasi yang ada saat ini. Artinya, sejarah nasional bangsa harus memberikan ruang yang memadai bagi representasi kelompok, kelas, entitas, atau komunitas tertentu di dalamnya agar bisa dianggap valid.

Diam berarti mengiyakan?

Menanggapi kontroversi tersebut, tidak banyak komentar resmi dari pihak MSI maupun sejarawan yang terlibat dalam proyek ini selain dari Menteri Kebudayaan dan editor utama proyek.

Hanya terdapat respons seorang sejarawan di laman media sosialnya yang mengungkapkan dilema sebagai seorang intelektual sekaligus abdi negara yang terlibat di dalam proyek ini. Ia beranggapan, dibutuhkan “keberanian ekstra sekaligus perhitungan matang untuk bersuara dari dalam, bukan di luar yang nyaris tidak akan diperhitungkan.”

Menurut penulis, respons tersebut justru semakin memperkuat anggapan bahwa mereka yang terlibat dalam proyek revisi sejarah nasional adalah para akademisi yang notabene merupakan aparat sipil negara yang terafiliasi pada perguruan tinggi negeri atau mereka yang dekat dengan penguasa.