IHSG Anjlok, Ekonom UGM Soroti Risiko Fiskal dan Beri Tips Hadapi Gejolak Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tergelincir hingga 5% pada 18 Maret 2025 lalu, memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaktifkan trading halt selama 30 menit. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme circuit breaker yang bertujuan meredam kepanikan di pasar akibat volatilitas ekstrem.

Menurut Dr. Rijadh Djatu Winardi, CFE., dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), anjloknya IHSG mencerminkan sentimen negatif investor—terutama asing—atas ketidakpastian ekonomi dan politik di dalam negeri. Salah satu isu utama adalah belum jelasnya arah kebijakan fiskal pemerintah. “Defisit APBN yang membengkak dalam dua bulan pertama 2025 turut menambah kekhawatiran investor terhadap kredibilitas anggaran negara,” kata Rijadh, Kamis (20/3).

Ia juga menyoroti aksi jual besar-besaran yang melanda saham-saham berkapitalisasi besar di sektor perbankan milik negara. Beberapa kebijakan kontroversial, seperti penghapusan pencatatan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan regulasi baru terkait Danantara, dinilai pasar berisiko dan minim kejelasan. Program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran jumbo senilai 28 miliar dolar AS per tahun juga menimbulkan keraguan. “Secara sosial program ini sangat mulia, namun jika pendanaannya tidak jelas, bisa berdampak negatif terhadap kestabilan fiskal dan kepercayaan investor,” tambahnya.

Selain itu, rencana pembentukan 80.000 koperasi desa dengan pinjaman dari bank-bank BUMN dinilai rawan menimbulkan risiko kredit macet. Dalam catatan BEI, investor asing melakukan penjualan bersih (net sell) sebesar Rp2,48 triliun pada 18 Maret, sedangkan investor domestik mencoba menyerap tekanan dengan membeli saham big caps senilai Rp2,5 triliun.

Rijadh juga menyebut bahwa tren keluarnya modal asing sebenarnya sudah terlihat sejak Februari, dan diperparah oleh penurunan rating saham Indonesia oleh lembaga seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs.

Dari sisi makroekonomi, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan deflasi sebesar 0,48% (mtm) dan 0,09% (yoy) pada Februari 2025. Kondisi ini menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat yang bisa menekan sektor-sektor riil seperti properti, otomotif, dan perbankan. Namun, Rijadh menegaskan bahwa deflasi bukanlah penyebab utama dari kejatuhan IHSG. “Meski bukan faktor utama, jika berlanjut, deflasi bisa berdampak jangka panjang terhadap perusahaan yang mengandalkan konsumsi domestik,” jelasnya.

Sebagai pembanding, Rijadh menyinggung kembali kondisi serupa saat pandemi Covid-19 di tahun 2020, ketika BEI beberapa kali menerapkan trading halt. Bedanya, kala itu gejolak lebih dipicu oleh ketidakpastian global akibat pandemi, sedangkan kini lebih disebabkan oleh respons investor terhadap kebijakan ekonomi domestik yang dianggap tidak kredibel. “Pada 2020, otoritas pasar juga memberikan langkah mitigasi tambahan seperti pembatasan short selling. Sementara tahun ini, tekanan datang lebih banyak dari dalam negeri,” ujarnya.

Mengenai mekanisme trading halt, Rijadh menilai kebijakan ini penting sebagai jeda agar investor bisa memproses informasi secara rasional, bukan reaktif. Ia mengatakan, situasi krisis memang bisa jadi peluang jika didekati dengan strategi yang tepat. “Setiap krisis pasti akan ada rebound. Tapi kapan titik balik itu terjadi, tidak ada yang bisa memastikan,” ucapnya.

Sebagai penutup, Rijadh mengingatkan pentingnya menghindari keputusan impulsif di tengah ketidakpastian. Ia mendorong para investor untuk melakukan diversifikasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana. Jika tetap ingin masuk ke pasar saham dalam jangka pendek, ia menyarankan pendekatan bertahap. “Pilih saham dengan fundamental kuat, cicil perlahan, dan tetap disiplin menerapkan cut loss agar modal tetap terlindungi,” pungkasnya.