Logika Bengkok Proses Demokrasi Jakarta

JAKARTA adalah miniatur Indonesia. Maka, apa pun yang terjadi di bekas Ibu Kota Negara ini bisa jadi gambaran nasional, termasuk praktik-praktik “demokrasi.” Mengapa demokrasi tanda petik? Sebab di negeri ini belum pernah ada demokrasi (sejati). Semua hanya klaim baik oleh pemerintah maupun pihak lain bahwa di sini ada demokrasi.

Dari investigasi lapangan dan studi kepustakaan, Jakarta menjadi contoh buruk praktik-praktik atau proses (menuju) demokrasi. Ini bisa dilihat dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Di sini setidaknya ada dua masalah yang bisa disoroti.

Pertama, Pilgub Jakarta Tahun 2017 yang diikuti (petahana) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Lalu mantan Mayor TNI Agus Harimurti Yudhoyono yang menggandeng Sylviana Murni. Kemudian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Anies Baswedan, dengan Sandiaga Uno. Kemudian Ahok dan Anies berhasil maju ke putaran kedua.

Di putaran dua inilah terjadi praktik-praktik ‘menghalalkan’ segala cara demi meraih kursi nomor satu di Jakarta. Jalan itu perlu ditempuh salah satu kandidat untuk mendongkrak perolehan suara dalam putaran kedua. Sebab dalam putaran pertama, pasangan Ahok-Djarot cukup unggul dengan mendapat 2.364.577 (42,99 persen) suara. Sedangkan kubu Anies-Sandi meraih 2.197.333 (39,95 persen). Sisanya milik Agus-Sylvi (937.955/17,06 persen).

Kubu Anies-Sandi dalam putaran kedua dinilai banyak memainkan politik identitas terutama SARA. Mereka khawatir dengan hasil putaran satu. Maka, untuk menggerus suara lawan, kalau dilakukan secara “normal” mungkin tidak akan mendongkrak suara. Untu itu, dicari cara ekstra. Entah siapa yang menemukan, lalu muncullah kasus identitas yang membawa-bawa agama tersebut.

Jelas, timsesnya banyak disorot telah memainkan politik identitas (SARA). Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, menilai bahwa Pilkada Jakarta 2017 sebagai pilkada terburuk karena tidak mampu mengedepankan rasionalitas dan terjadi penggiringan ke isu sensitif seperti SARA.

Politik identitas berhasil. Semua tahu, akhirnya Anies-Sandi menang dengan memperoleh 3.240.987 (57,97 persen) suara. Sedangkan Ahok-Djarot meraih 2.350.368 alias 42,04 persen suara. Jadi, Pilgub Jakarta ini tak bisa disebut sebuah proses demokrasi.

Kemudian sorotan kedua, terjadi dalam Pilkada Serentak 2024 atau kalau di Jakarta adalah Pilgub 2024 yang diselenggarakan 27 November, pekan depan. Pilgub Jakarta 2024 juga diikuti tiga pasangan. Kekecewaan telah membuat panik dan gelap kubu pendukung Anies Baswedan karena gagal maju. Maka, muncullah gerakan coblos tiga. Ini adalah gerakan untuk mencoblos semua kandidat, ketiga-tiganya pasangan calon.

Dari penelusuran ke lapangan diperoleh informasi bahwa gerakan ini untuk memenangkan golongan putih (golput). Sebab dengan mencoblos ketiga kertas suara, suara mereka hilang atau tidak dihitung. “Kami berharap ada kekacauan, sehingga diadakan pencalonan ulang,” seru salah satu sumber yang tentu saja tak mau disebut namanya. Gerakan ini sempat mendapat respons dari para anak abah.

Namun, belakangan, sumber tersebut mengakui bahwa di kalangan internal sendiri, semangat coblos tiga, menyurut seiring perjalanan waktu. Hanya, mereka tetap akan golput. Semangan coblos tiga, mendapat tanggapan tidak dewasa, saat itu, yang disampaikan Anies Baswedan, dengan mengatakan, “Itu hak warga negara, harus dihargai.”

Jelas ini pernyataan sangat salah. Kalau seorang demokrat, meski gagal maju, tetap harus memberi pencerahan. Anies harus menuntut sikap yang benar dari para pendukung, dengan melarang niat mencoblos ketiga-tiganya, karena itu kekanak-kanakan. Tapi, itu tak dilakukan Anies.

Bahkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menegaskan, gerakan untuk mencoblos tiga pasangan calon dalam Pilkada Jakarta 2024 berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Menurut dia, aksi coblos tiga pasangan calon itu muncul dari gerakan anak abah alias pendukung Anies Baswedan. Ini adalah ekspresi kemarahan lantaran tokoh yang mereka dukung gagal bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024. Belakangan anak abah apel 15.000 orang untuk menjaga TPS. Itu lebih baik daripada coblos tiga.

Sorotan lain, menggerakkan kelompok-kelompok (agama) garis keras. Salah satu kubu lagi-lagi secara salah menggunakan isu-isu agama untuk tujuan politik. Ini adalah praktik yang tidak perlu ditiru karena itu bukan demokrasi.

Belum lagi aksi-aksi rekayasa KIM plus bersama mitra DPR-nya untuk membuat Pilgub Jakarta agar hanya diikuti satu pasangan calonnya. Untung ada putusan MK, sehingga ada partai lain yang juga bisa mencalonkan kadernya. Maka, gagallah paslon KIM melawan kotak kosong.