Logika Bengkok Proses Demokrasi Jakarta

Proses demokrasi Jakarta mungkin sudah parah. Tetapi, secara nasional ternyata jauh lebih parah. Lihat saja, salah satu kasus terbobrok adalah kongkalikong MK (dan DPR), sehingga ada calon muda yang belum cukup umur, akhirnya bisa ikut pemilu. Itu berkat peran sang paman. Dengan mudah syarat 40 tahun untuk presiden/wapres, simsalabim, diubah. Syarat itu dinegasikan, bila yang bersangkutan pernah menjadi kepala daerah.

Kegagalan Partai

Partai yang mestinya menjadi gerbang demokrasi, tak bisa diharapkan. Sebab di negeri ini, semua partai milik keluarga, menjadi aset keluarga. Maka, tak pernah akan terjadi nonkeluarga menjadi pimpinan partai. Contoh bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati mempertahankan kursi. Dia punya cara sendiri. Warga partai (dilontarkan yang setia) minta agar Megawati mau kembali menjadi ketua umum.

Megawati (pura-pura) mengatakan, “Nanti, saya pikir-pikir dulu.” Kemudian dia bicara, ada yang mau mengambil PDIP. Megawati lalu sontak, “Saya mau lagi menjadi ketua umum.” Alasannya untuk mempertahankan PDIP dari pengambilalihan. Padahal tidak ada yang mau mengambil-alih. Itu isu yang dilontarkan dari internal atau oleh Mega sendiri.

Partai Demokrat juga suksesi internal dari bapak ke anak. Tak mungkin berharap demokrasi lahir dari partai-partai di Indonesia. Di dalam partai saja tidak ada demokrasi, maka tidak mungkin melahirkan demokrasi. Nemo dat quod non habet, kata bahasa Latin. Artinya, kalau tidak punya, tidak bisa memberi. Tidak punya demokrasi, tidak bisa memberi demokrasi.

Sebenarnya yang diharap peran banyak dalam menuju demokrasi adalah pers atau media. Namun, untuk di negeri ini, media sekarang juga tengah berjuang untuk diri sendiri. Mereka berjuang melawan gaji rendah dan melawan kebangkrutan. Ini membuat wartawan tak bisa lepas dari penerimaan ‘transport.’ Jelas ini membuat berita miring. Sedangkan pimpinan media, bermain jauh lebih canggih, sehingga ‘transport’ yang didapat juga jauh lebih banyak.

Selagi masih dalam kondisi seperti ini, entah partai, entah media, jangan diharap untuk melahirkan demokrasi. Lalu dari mana mengharap? Demokrasi mungkin bisa diharap dari kampus dan aksi jalanan. Kampus mungkin masih bisa diharapkan. Sebab aksi jalanan juga penuh pemain bayaran. Kalau sudah direkrut partai, seperti kacang lupa kulit. Lihat saja, mereka yang mengaku-ngaku aktivis sembilan lapan. Sudah duduk di ruang dingin ber-AC (DPR), berbaju bagus, dan wangi, malsa berpanas-panas di jalanan. Mereka sudah duduk di kursi empuk, nyaman, duit banyak. Bahkan tak masalah pindah-pindah partai demi mengejar jabatan.

Dengan kondisi sekarang, memang belum waktunya berharap ada demokrasi di Indonesia. Ini bukan sikap pesimistis, namun memang demikian realitanya.