Presiden: Bangun IKN Jadi Pusat Pemerintahan Politik

Kementerian-kementerian terkait akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN agar bisa lebih fokus pengerjaannya.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/11).

"Presiden Prabowo menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya, sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif," kata AHY.

Seperti dikutip dari Antara, AHY mengatakan dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.

Saat ini, pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.Namun, fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

"Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan yudikatif, karena bukan hanya kantornya, tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai Ibu Kota pemerintahan," ujarnya.

Lebih Fokus

Menurut AHY, agar lebih terfokus pembangunannya maka kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.

"Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya, supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan," AHY menutup pernyataannya.

Terkait penyelesaian pembangunan IKN, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di IKN, Kalimantan Timur, dalam waktu 3–4 tahun ke depan.

Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.

"Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu," katanya.

Lebih jauh, Basuki mengatakan minat para investor itu sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Ditanya komentarnya terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menyebut kecepatan pembangunan IKN bakal lebih lambat dari sebelumnya, Basuki menegaskan pihaknya akan berpegang pada komitmen pemerintah dalam mempercepat penyelesaian pembangunan di IKN.

Selain hal itu dimandatkan oleh UU IKN, Basuki menyebut percepatan pembangunan IKN menjadi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar bisa segera dirampungkan dalam 3–4 tahun ke depan.