Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Serius Tangani Masalah Sampah

Oleh Bagong Suyoto, Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas)

Masalah sampah melampui (go beyond) batas kewajaran! Sampah menjadi masalah yang semakin kompleks dan ruwet yang berkepanjangan melanda sejumlah metropolitan, kota besar hingga kota kecil di Indonesia.

Bahkan, sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) sudah overload dan dalam kondisi darurat, seperti TPA Sarimukti Bandung, TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi, TPA Cipeucang Tangsel, TPA Cipayung Depok, TPST Bantargebang, TPA Sumurbatu Kota Bekasi, TPA Galuga Bogor, TPA Piyungan Yogyakarta, dll. Hal ini ditambah beban berat bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebab mayoritas TPA dikelola open-dumping atau alakadarnya.

Saya menulis permasalahan sampah di Indonesia di beberapa media massa di antaranya dengan judul; "Pengelolaan Sampah Makin Kedodoran" dan "Jalan Panjang Tuntaskan Masalah Sampah di Indonesia".

Intinya, pengelolaan sampah nasional dalam persimpangan jalan (crossroad).

Persoalan sampah dalam negeri memuncak, malah Indonesia diserang oleh berbagai jenis sampah impor dari puluhan negera industri maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia. Klimaksnya terjadi pada tahun 2019 hingga 2022, meskipun belakangan agak hati-hati setelah Presiden Joko Widodo melakukan dua kali Rapat Terbatas Kabinet berkaitan dengan permasalahan dan isu sampah impor. Indonesia dan beberapa negara Asean menjadi tujuan dumping sampah.

Paradigma bahwa sampah impor sebagai komoditas sudah berjalan lama. Sampah bisa jadi komoditas politik, bisa jadi komoditas ekonomi bisnis. Sehingga terjadi ekspor-impor sampah, bukan hanya komoditas pangan, sawit, kayu, besi, dan nikel. Belakangan sampah sebagai komoditas ekonomi bisnis menjadi pembicaran seru di dunia internasiol.

Sudah cukup lama Tiongkok, salah satu negara di Asia Timur menjadi tujuan impor sampah dari negara industri maju Eropa, Amerika, Jepang. Selain itu negara-negara Asia Tenggara pun menjadi tujuan dan target pasar dumping sampah impor, seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Pada awal Januari 2018, Tiongkok mengeluarkan kebijakan menutup kran impor sampah disebut "National Sword Policy". Akibatnya terjadi chaos industri daur ulang secara global. Selanjutnya impor sampah itu membanjiri negara Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Modus aktivitas impor sampah sekarang mengalami perkembangan, yakni mememuhi kebutuhan bahan baku daur ulang. Padahal jika impor sampah, yang bisa didaur-ulang hanya 10-12 persen. Bahkan, sebagian sampah impor mengandung limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Kecuali, memang impor bahan baku yang popular disebut "ori". Katanya, kualitasnya lebih bagus dan mungkin harganya lebih murah serta karena bahan baku dalam negeri belum mencukupi.

Situasi ini menyebabkan hancurnya pelaku ekonomi sirkular dalam negeri karena sampah pungutan domestik harganya terjun bebas hingga 50-70 persen. Pelaku circular economy kehidupan sosial ekonominya hancur, seperti pemulung, pengepul, pencacah plastik. Mereka pendapatannya terus berkurang dan daya belinya melemah. Bahkan, banyak yang bangkrut dan depresi.

Dalam pidato pertama kali setelah dilantik MPR RI sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto menyampaikan setidaknya 8 program utamanya. Seperti makan bergizi gratis, swadaya pangan, swadaya energi. Semua untuk rakyat. Tetapi, ada satu persoalan serius yang belum disampaikan secara jelas, yakni permasalahan sampah dan upaya, serta strategi mengatasinya.

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia masih buruk disebabkan beberapa faktor. Pertama, publikasi yang diterbitkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenkomarves, Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kemendagri sangat bagus, berdasarkan teori dan fakta-fakta yang bagus, angka-angka capaiannya bagus, sedangkan sebagian besar fakta yang jelek tidak ditampilkan. Publikasi itu menggambarkan cerita sukses, namun dibalik itu ada persoalan besar menjadi gunung es yang tidak dibuka ke publik.

Kedua, perencanaan yang disusun pemerintah pusat di atas kertas tidak mencerminkan fakta seluruhnya dan pelaku aras menengah dan bawah pengelola sampah. Perencanaan itu sulit dipahami dan ditafsirkan dalam implementasi oleh aras menengah dan bawah. Selalu berdalih, pemerintah pusat hanya menyediakan kebijakan. Tetapi, ada sejumlah pekerjaan teknis dilakukan pemerintah pusat, contoh pembangunan TPA sampah dan infrastruktur pendukung dilakukan Kementerian PUPR.