Kota Bogor Siapkan Rincian Rancang Bangun

BOGOR - Dalam rangka proses pemindahan pusat pemerintahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai menyusun "detail engineering design" (DED) atau rancang bangun rinci untuk pembangunan kantor pemerintahan baru. Pusat pemerintahan Pemkot akan dipindahkan, termasuk puluhan kantor organisasi perangkat daerah ke Kelurahan Katulampa.

"Pembangunan yang terintegrasi dan memudahkan pelayanan publik terus dibahas. Ini segera dibahas bersama DPRD," tutur penjabat Wali Kota Bogor Hery Antasari, Rabu (25/9). Hery menuturkan, sebelum pembangunan, Pemkot Bogor mempersiapkan jangka pendek dan jangka menengah untuk mendukung pembangunan kantor pemerintahan baru.

"Dalam jangka pendek, kita perlu siapkan termasuk DED," ucapnya. Kemudian, terpenting nanti skema anggaran pembangunannya. Ini harus disiapkan dari sekarang. Hery yang memiliki latar belakang Teknik Tata Kota dan Wilayah menilai, apabila kantor OPD dipusatkan dalam satu wilayah, akan bisa memberikan banyak keuntungan. Contoh, melayani publik lebih cepat dan birokrasi lebih efektif.

Selain itu, kata Hery, pemerintah kota sendiri dapat melakukan lebih banyak rapat. Sebab kantor OPD terpusat di satu wilayah. Adapun kantor OPD yang akan pindah ke kantor pemerintahan baru adalah Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, dan Diskominfo.

Kemudian, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, dan Disparbud. Selanjutnya, DisKUKMDagin, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH dan DPUPR. "Banyak keuntungannya dari sisi konseptual tata kota dan pemerintahan. Dari sisi kesiapan banyak faktor, kita akan ikuti dan siapkan secepatnya," ucapnya.

Hery berharap dalam sisa waktu masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota beberapa bulan lagi bisa memberi masukan untuk landasan kantor pemerintahan baru. "Saya akan lakukan semaksimal mungkin, agar memperlancar, dan memberi landasan yang baik untuk wali kota berikutnya," tandas Hery.

Kantor pemerintahan baru Kota Bogor akan dibangun di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa. Pada pertengahan tahun lalu, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar 200 miliar hingga 250 miliar ke pemerintah pusat untuk pembangunan ini.

Relokasi Pasar

Sementara itu, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor akan merelokasi pedagang basah Pasar Merdeka ke tempat penampungan sementara (TPS). Hal ini terkait kegiatan revitalisasi pasar tersebut.

Direktur Utama Perumda PPJ, Jenal Abidin, menjelaskan PT FAM selaku investor membuat 300 lapak TPS. Lapak bisa digunakan pedagang secara gratis. Jenal menyebutkan, revitalisasi Pasar Merdeka dimulai November dan ditargetkan selesai tahun 2026. Jenal berharap pedagang betah berjualan di TPS. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi disebut mencapai 50 miliar.

"Untuk pengaturan pedagang pindah ke TPS ada panitia," jelas Jenal. TPS untuk pedagang lama. Nanti setelah revitalisasi selesai, mereka diizinkan pindah lagi ke basar baru hasil revitalisasi.

Jenal menambahkan, dengan revitalisasi, dalam kurun waktu satu tahun atau maksimal 1,5 tahun, Kota Bogor akan memiliki pasar baru yang lebih representatif.

Menurut Jenal, program revitalisasi tidak akan berjalan baik, bila pengelola tidak didukung para pedagang. Maka, dia mengajak para pedagang bersama-sama menyukseskan program revitalisasi pasar.

"Revitalisasi Pasar Merdeka menjadi salah satu program kerja Perumda PPJ yang diperintahkan Pemkot," tandasnya.

Jenal melanjutkan, jajaran Perumda PPJ ke depan juga menyiapkan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang pasar.