Transisi Energi secara Bertahap Bisa Hemat Subsidi hingga Rp90 Triliun Per Tahun

JAKARTA - Transisi energi yang dilakukan secara bertahap akan menghemat subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 45-90 triliun rupiah per tahun.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2, di Badung, Bali, Senin (2/9), mengatakan tahapan-tahapan transisi energi tersebut, meliputi penghentian operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, di Cilegon, Banten, penerapan standar emisi karbon kepada para pelaku industri, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Menurut Luhut, penggunaan EV dapat menghemat anggaran yang selama ini dialokasikan untuk menjadi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Itu angka yang sangat besar dan kita bisa gunakan untuk kepentingan yang lebih banyak lagi ke depan," kata Luhut.

Dia juga menyinggung anggaran yang pemerintah selama ini alokasikan sebesar 38 triliun rupiah untuk biaya berobat masyarakat akibat polusi udara. Ia meyakini melalui transisi energi, pemerintah dapat mengatasi permasalahan polusi di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Seperti diketahui IQ Air yang merupakan parameter untuk mengukur tingkat polusi menunjukkan air quality index (AQI) dan PM2.5 air pollution di Jakarta, pada Selasa (3/9) pukul 10.00 WIB, AQI tercatat 160 US (atau masuk kategori unhealthy dengan konsentrasi polusi PM2.5 mencapai 68ug/m3).

"Kita juga belajar dari Tiongkok karena mereka berhasil mengatasi masalah polusi udara ini," kata Luhut.

Adapun alokasi anggaran ketahanan energi yang disiapkan dalam RAPBN 2025 mencapai 421,7 triliun rupiah. Anggaran itu bakal digunakan untuk meningkatkan subsidi dan kompensasi energi. Dalam RAPBN 2025, subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar 394,3 triliun rupiah, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar 334,8 triliun rupiah.

Dana subsidi dan kompensasi energi sebesar 394,3 triliun rupiah itu digulirkan untuk melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kilogram, solar, dan minyak tanah sekaligus memastikan ketepatan sasaran program. Subsidi energi juga bakal disalurkan untuk dukungan listrik rumah tangga miskin dan rentan, serta transisi energi yang efisien dan adil.

Urungkan Niat

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan tenaga listrik yang masih berbasis energi fosil menjadi salah satu alasan produsen kendaraan listrik Tesla mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia.

"Saya contohkan mungkin Tesla, kebetulan saya terlibat (involve) langsung terkait pembicaraan dengan Tesla. Salah satu yang (menyebabkan) mereka mengalihkan investasinya bukan ke kita karena mereka bilang sebagai produsen EV tentunya semuanya ingin bersih menurut istilah mereka, tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri di kita, namun energinya masih dari energi berbasis fosil seperti batu bara, maka tidak selaras dengan visinya mereka," jelas Rosan.

Menurut dia, hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri bahwa ke depannya akan seperti itu, Indonesia memang agak tertinggal.

Vietnam, kata Rosan, yang industrial park-nya atau kawasan ekonominya kebanyakan sudah lebih dari 62 persen itu menggunakan tenaga listrik berbasis clean energy, seperti hidro, tenaga surya, tenaga angin, dan sebagainya karena hal tersebut merupakan tuntutan dari global.