Gubernur Pramono Anung Tegaskan Kebijakan Pemprov DKI Berbasis Data di WAPOR 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan data dan opini publik sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pemerintah harus mampu mendengar aspirasi masyarakat secara terbuka, mengolahnya secara ilmiah, lalu menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (27/7). Konferensi bertema Public Opinion in a Fast-Changing World itu mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, media, dan praktisi opini publik dari berbagai negara.

"Di tengah perubahan besar ini, kemampuan untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab menjadi hal yang kian krusial. Sebagai Gubernur Jakarta, saya menyaksikan dinamika ini setiap hari. Lebih dari 11 juta jiwa menggantungkan hidup dan menjadikan kota ini sebagai rumah, di mana masing-masing memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pandangan yang unik. Keragaman ini menuntut pemerintah untuk menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan warganya, dan mengambil keputusan berbasis data," ujar Gubernur Pramono.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menghimpun masukan masyarakat melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi JAKI, hingga forum partisipasi warga. Seluruh informasi tersebut dimanfaatkan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan, serta menyempurnakan kebijakan daerah.

Menurutnya, pemanfaatan data harus dibarengi dengan keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Dalam pandangan saya, kebijakan publik yang efektif juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat (public trust). Saya meyakini bahwa kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintahnya hadir secara transparan, responsif, dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi," tegasnya.

Gubernur Pramono juga menyambut baik penyelenggaraan WAPOR Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Jakarta. Ia menyatakan Balai Kota Jakarta terbuka untuk menjadi ruang penyelenggaraan berbagai forum internasional yang mendorong pertukaran gagasan dan kolaborasi lintas negara.

"WAPOR Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 sebagai forum yang mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi opini publik dari berbagai negara. Tentunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa bersyukur acara ini diadakan di Jakarta. Saya terbuka jika instansi mau menggunakan Balai Kota untuk acara-acara konferensi internasional seperti ini," paparnya.

Penyelenggaraan konferensi tersebut dinilai sejalan dengan upaya transformasi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap riset, inovasi, dan kolaborasi. Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.

"Semoga Jakarta dapat menjadi platform bagi lahirnya pengetahuan dan kolaborasi baru dalam riset opini publik di seluruh Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik. Dan yang terakhir, jika Bapak dan Ibu membawa uang yang banyak, jangan lupa untuk berbelanja di Jakarta," urai Gubernur Pramono.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono turut menyampaikan apresiasi kepada Litbang Kompas yang menerima Anugerah Media Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) 2026 atas konsistensinya memanfaatkan hasil riset dalam pemberitaan dan analisis publik.

Konferensi WAPOR Asia Pasifik 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki, dengan diikuti 110 peserta dari 21 negara. Berbagai isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga geopolitik.

Ketua Penyelenggara yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Philips J. Vermonte, mengatakan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan posisi strategisnya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

"WAPOR Asia Pasifik menyelenggarakan konferensinya sejak 9 tahun lalu, dan tahun lalu Faculty of Islamic Studies of Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diminta menjadi host karena negara sebesar Indonesia sangat penting menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangan bagi Indonesia yang opini publiknya semakin kuat, di mana opini publik menjadi bagian penting dari proses politik dan kebijakan," terangnya.