DPR AS Setujui Bantuan untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Sabtu (20/4) waktu AS menyetujui bantuan militer yang telah lama tertunda untuk Ukraina sebagai bentuk persatuan dua kubu partai politik yang jarang terjadi, juga memperkuat pertahanan Israel dan Taiwan, dan mengancam akan melarang TikTok milik Tiongkok.

Keempat rancangan undang-undang dalam paket senilai $95 miliar tersebut disetujui secara berturut-turut dalam waktu singkat, meskipun hal itu membuat masa depan Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, tidak pasti karena berupaya menangkis para pengkritik sayap kanan.

Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan, undang-undang tersebut akan "memberikan dukungan penting kepada Israel dan Ukraina; memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza, Sudan, Haiti, dan lokasi lainnya... dan meningkatkan keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik."

Dia memuji para anggota parlemen yang bersatu dari berbagai partai "untuk menjawab panggilan sejarah."

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik dana sebesar 61 miliar dollar AS yang dialokasikan untuk negaranya. Ia mengatakan bantuan militer dan ekonomi akan "menyelamatkan ribuan nyawa."

Tidak mengherankan jika Russia memandang sebaliknya.

"Ini akan semakin memperkaya Amerika Serikat dan semakin menghancurkan Ukraina, dengan membunuh lebih banyak lagi warga Ukraina karena rezim Kyiv," kata juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov, seperti dilaporkan kantor berita negara TASS.

Senat AS akan menyetujui RUU tersebut pada hari Selasa (23/4). Pemimpin Senat Chuck Schumer mengindikasikan bahwa majelis akan bertindak cepat. "Garis akhir sudah di depan mata... Amerika akan kembali mencapai kesuksesan," katanya dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.

RUU tersebut merupakan hasil perundingan sengit selama berbulan-bulan, tekanan dari sekutu AS, dan permohonan bantuan berulang kali dari Zelensky.

Amerika Serikat merupakan pendukung militer utama Ukraina dalam perang melawan Russia. Namun Kongres belum menyetujui pendanaan skala besar untuk sekutunya selama hampir satu setengah tahun.

Biden dan anggota parlemen Partai Demokrat di Kongres telah mendorong paket senjata baru yang besar untuk Ukraina selama berbulan-bulan.

Namun Partai Republik, yang dipengaruhi oleh calon presiden dari partai tersebut, Donald Trump, enggan memberikan dana kepada Kyiv untuk konflik yang berkepanjangan.

Pendanaan perang telah menjadi perdebatan menjelang pemilihan presiden pada bulan November yang diperkirakan akan mempertemukan Biden dan Trump lagi.

Johnson, setelah berbulan-bulan ragu, akhirnya memberikan dukungannya pada paket bantuan untuk Ukraina.