Belajar dari Jakarta, Menata Kampung Pesisir Kota yang Tangguh Iklim

Ruth Euselfvita Oppusunggu, Universitas Pelita Harapan dan Martin Luqman Katoppo, Universitas Pelita Harapan

Survei Agenda Warga dari New Naratif mengundang lebih dari 1.400 orang dari seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang apa saja isu yang dianggap paling penting bagi masyarakat. Artikel ini merupakan kolaborasi The Conversation Indonesia dan New Naratif untuk menanggapi hasil survei tersebut.

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan berisiko membuat jutaan masyarakat pesisir dan pulau-pulai kecil kehilangan tempat tinggal akibat banjir rob, cuaca ekstrem, hingga penurunan muka tanah.
Sejumlah desa di kawasan pantura bahkan sudah mengalaminya.

Beban mereka semakin berlipat lantaran sumber penghidupan dari hasil tangkapan laut menurun.

Sayangnya, program pemerintah belum menjawab persoalan adaptasi beragam masalah tersebut. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai forum musyawarah dan aspirasi pembangunan antarpemangku kepentingan dari tingkat desa hingga nasional, masih berpaku pada pembangunan fisik rutin seperti jalan, lampu, saluran, lapangan, dan alat bantu kesehatan serta olahraga.

Muatan Musrenbang yang itu-itu saja gagal menjaring suara-suara masyarakat pesisir kota karena berbagai masalah. Beberapa di antaranya adalah teknik dan materi informasi yang tidak tepat, ketidaktahuan pengurus seputar pendekatan partisipatif, hingga absennya pelatihan perencanaan untuk warga.

Pemerintah perlu mencari terobosan kebijakan penanganan persoalan kampung-kampung pesisir yang lebih banyak melibatkan masyarakat. Harapannya, program pemerintah selaras dengan kebutuhan warga kota pinggir laut beradaptasi dengan perubahan iklim, sekaligus mengungkit kesejahteraan masyarakat.

Dalam survei Agenda Warga yang dilakukan sepanjang tahun lalu, infrastruktur publik dan hak-hak urban menjadi salah satu dari lima isu yang dianggap paling mendesak oleh responden. Mereka mencari solusi terkait bagaimana menata permukiman kumuh dan mencegah penurunan kualitas hidup masyarakat urban tanpa menciptakan penggusuran-penggusuran baru.

Salah satu cara yang menurut kami patut dilakukan adalah program pemberdayaan dan pendampingan warga pesisir secara langsung. Tujuannya agar mereka bisa mengatasi masalah sesuai kebutuhan bersama.

Kami sudah terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat sejak 2013 di Tangerang dan Jakarta. Kami melihat program semacam ini amat mungkin diterapkan agar kampung-kampung pesisir lebih tangguh dengan iklim yang berubah.

Mengapa pemberdayaan langsung?

Kampung pesisir kota sebagai ruang fisik semestinya adalah kawasan yang "hidup" (life space) karena kreativitas penghuninya, termasuk harapan-harapan di dalamnya (the negotiation of hope) untuk mencapai tujuan bersama.

Walau begitu, aneka kreativitas dan harapan perlu dipertemukan dalam dialog bersama untuk menjadi sesuatu yang konkret dan berguna untuk penghuninya. Di sinilah pemerintah dapat menyiapkan program pemberdayaan sebagai salah satu langkah intervensi.

Program bisa berfokus pada bermacam-macam aspek, mulai dari penataan kampung pesisir hingga pengembangan kesenian-selama berbasiskan perencanaan warga.