Belajar dari Jakarta, Menata Kampung Pesisir Kota yang Tangguh Iklim

Oleh karena itu, agar program lebih efisien (waktu, biaya, tenaga) dan efektif (tepat sasaran), kita perlu mengukur kesiapan partisipasi masyarakat pesisir secara:

1. Hukum untuk memetakan kepastian legalitas kepemilikan lahan dan gedung hunian, mengingat anggaran pembangunan pemerintah hanya bisa untuk yang legal;

2. Psikologis untuk merekam level kebahagiaan masyarakat dan keharmonisan hubungan masyarakat dan pemerintah. Ketika masyarakat bahagia, masyarakat akan percaya kepada pemerintah dan relasi keduanya akan lebih baik;

3. Level partisipasi masyarakat yang memperlihatkan karakteristik partisipasi, sehingga dapat mengantisipasi atau meniadakan partisipasi transaksional demi menumbuhkan partisipasi berkelanjutan;

4. Ekonomi yang mengelompokkan kelas ekonomi masyarakat sehingga dapat mengurai kendala ekonomi demi partisipasi aktif;

5. Lainnya terkait dengan kondisi dan dampak terhadap kesehatan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan kehidupan masyarakat. Misalnya, kondisi pengurukan pantai, dampaknya terhadap biota laut, dan tangkapan ikan.

Hasil pengukuran ini dapat menjadi bekal masyarakat pesisir, pemberdaya, dan pemerintah untuk melihat, apakah program prioritas pemerintah dapat langsung dilaksanakan, ataukah perlu program pendahuluan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Temuan juga bisa menjawab soal siapa mitra ahli atau kalangan profesional yang perlu terlibat.

Bagaimana tahapannya?

Setelah pengukuran kesiapan rampung, pemerintah dapat segera menyiapkan kajian program bersama akademisi dan lembaga negara terkait seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kajian ini menjadi bekal penyusunan rencana induk dan tahap-tahap CAP. Ini juga termasuk perumusan kesepakatan terutama terkait keterlibatan, target, ukuran keberhasilan, pemantauan, dan evaluasi. Proses ini dilakukan bersama masyarakat agar mereka bisa menyepakati pemantauan dan evaluasi sesuai kemampuan.

Setelah CAP, pemerintah dan masyarakat pesisir dapat memulai pelaksanaan program pemberdayaan. Program ini juga bisa melibatkan swasta dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Langkah bersama