Negara Harus Menginisiasi Pengurangan Impor

JAKARTA - Pemerintah kembali mengingatkan para penjabat baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) agar tidak menggunakan pendapatan negara yang telah susah payah dikumpulkan, dibelanjakan dengan membeli barang impor.

Para birokrat pun diminta agar lebih memprioritaskan belanja produk dalam negeri. Sebab, jika tetap mengutamakan produk impor, belanja negara tidak dapat memberikan faktor pemacu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Jangan sampai uang, pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, retribusi, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dari royalti, dari deviden di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPh (pajak penghasilan) badan, PPh karyawan dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu menjadi APBN menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, Jakarta, Selasa (3/10).

Jika kurang memprioritaskan produk lokal, belanja tidak akan memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di dalam negeri malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. "Apakah benar seperti ini? Ini saya ingatkan," ujar Jokowi.

Presiden mengaku sedih jika pendapatan negara yang dikumpulkan di APBN dan APBD, serta penyertaan modal ke BUMN, digunakan untuk membeli barang impor. "Nggak benar, mengumpulkan (pendapatan negara) sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka (perusahaan asing). Sedih saya," kata Presiden.

Dikatakan, per posisi Selasa ini, realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen. "APBD lebih rendah lagi 56 persen, nggak tahu yang dibeli ini apa kok baru 56 persen. Realisasi belanja produk dalam negeri, kita pantau terus sekarang ini sudah gampang sekali dengan adanya digital," kata Presiden.

Terus Berjalan

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, yang diminta pendapatnya mengatakan pidato Presiden itu bukan untuk pertama kali. Namun demikian, impor tetap terus berjalan terus, baik itu impor bahan bakar, minyak bumi, bahan baku plastik, komunikasi, dan lain-lain.

"Per september misalnya, pemerintah impor beras mencapai 1,5 juta ton. Artinya, perintah dan imbauan Presiden belum dijalankan. Pemerintah memang semestinya fokus belanja APBN dan APBD untuk produk dalam negeri, sebagaimana yang selama ini digaungkan," tegas Badiul.

Komitmen pemerintah itu sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga ada nilai yang diterima oleh masyarakat atas pajak yang dibayarkan secara lebih baik.

Sementara itu, Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan penguatan perekonomian dengan pengurangan impor memang harus diinisiasi oleh negara agar menjadi gerakan nyata yang diikuti oleh segenap lapisan.

"Pernyataan ini sejalan dengan semangat pengetatan, penghematan, dan efisiensi belanja negara dengan mengutamakan belanja produksi dalam negeri agar daulat ekonomi kian mandiri," kata Surokim.

Sebab itu, sangat penting untuk melaksanakan berbagai upaya penguatan belanja produksi dalam negeri agar sejauh mungkin bisa berdikari dalam bidang ekonomi dan bisa mengurangi ketergantungan terhadap barang impor. Jika benar-benar dijalankan, ini juga akan menguatkan produksi dalam negeri sehingga akhirnya punya daya saing.

"Kita semua tahu, tiap negara terus mengimbau agar warganya sekarang membantu mengencangkan semangat penghematan agar dapat memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri dengan mengurangi konsumsi barang impor, dan itu akan kuat jika bisa dimulai dari belanja negara," tuturnya.