Hadapi Perubahan Iklim, Indonesia Perlu Perkuat Diplomasi Air

Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, Universitas Brawijaya

Perubahan iklim berimbas pada ketersediaan air di seluruh dunia. Misalnya, kekeringan ekstrem sejak 2020 menyebabkan krisis air di kawasan Tanduk Afrika--meliputi negara seperti Somalia, Kenya, Ethiopia, dan Afganistan.

Risiko ini kian meningkat seiring cepatnya laju pemanasan global. Perubahan iklim juga memperparah ketimpangan masalah akses air bersih yang sudah lama terjadi di negara berkembang-dan bahkan di negara maju.

Indonesia pun masih menghadapi masalah akses air bersih dan irigasi. Pencemaran sungai terutama di kota-kota besar juga menjadi faktor pemberat persoalan air Indonesia di masa depan.

Indonesia perlu mengatasi krisis air di dalam negeri sekaligus berperan menangani persoalan keadilan akses air di tingkat global. Upaya ini salah satunya dapat dilakukan melalui diplomasi air.

Beraneka jalur diplomasi air

Diplomasi air atau water diplomacy, sebenarnya bertujuan untuk menengahi konflik geopolitik dan geo-ekonomi di antara negara-negara yang dialiri sumber air, atau disebut sebagai negara riparian. Namun, seiring waktu, bentuk diplomasi air semakin meluas, mencakup kerja sama penyediaan akses air terutama bagi negara-negara berkembang.

Diplomasi air pada awalnya memang dilakukan dengan jalur antarnegara. Kerja sama Indonesia dengan Belanda, misalnya, yang menghadirkan perwakilan Kementerian Luar Negeri dan perusahaan swasta di Indonesia dan Belanda sampai ke pemerintah daerah untuk meningkatkan akses air minum.

Indonesia juga termasuk negara prioritas tinggi bagi Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan air dan sanitasi.

Seiring waktu, diplomasi air dapat dilakukan secara multijalur, dengan tetap bertujuan menaikkan kredibilitas suatu negara di mata komunitas internasional. Cara inilah yang dapat ditempuh Indonesia sebagai permulaan diplomasi airnya tingkat regional ataupun global.

Salah satu contohnya adalah jalur negara dengan masyarakat. Dalam jalur ini, isu yang biasanya diperhatikan adalah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terutama pengelolaan irigasi lintas daerah. Aspek ini membutuhkan investasi dan transfer teknologi asing yang cukup masif sehingga selalu menjadi topik sentral dalam diplomasi air.

Indonesia sebenarnya melakukan diplomasi jalur ini saat memamerkan usaha mengurangi polusi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat dalam konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (COP 26) di Glasgow, Inggris, pada 2021. Namun, usaha ini belum cukup meningkatkan kredibilitas Indonesia karena banyak infrastruktur irigasi dalam DAS lainnya yang keropos sehingga pemanfaatan air menjadi kurang efisien.

Jalur ketiga ialah lewat hubungan antarmasyarakat. Indonesia dapat mencontoh Uzbekistan dan Tajikistan yang telah maju dalam diplomasi irigasi karena masyarakat dan kelompok profesional yang mengelola irigasi cukup kooperatif dalam berjejaring.

Kerja sama antarlembaga riset dan lembaga advokasi lingkungan lintas negara juga menjadi penting. Bentuk diplomasi ini memungkinkan pertukaran data dan informasi tentang sumber daya air.

Apa yang bisa dilakukan Indonesia?