Biaya Seragam Bebani Siswa
📅 Jumat, 28 Jul 2023, 01:01 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: Koran Jakarta/Muhamad Ma’rup/Tangkapan Layar
JAKARTA - Kepala Bidang Advokasi Guru, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menilai, biaya seragam sekolah jangan membebani siswa dan orang tua. Hal itu merespons adanya kasus praktik jual beli seragam sekolah yang sangat mahal di Tulungagung, Jawa Timur.
"Kami sangat menyesalkan praktik jual beli seragam sekolah yang sangat mahal membebani orang tua siswa," ujar Imam, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, Kamis (27/7).
Imam menyebut, sedikitnya ada lima jenis seragam sekolah pada jenjang SD sampai SMK. Selain seragam sekolah, orang tua harus memenuhi kebutuhan sekolah lainnya yaitu sepatu, atribut lain, tas, dan buku.
Dia menilai, kebijakan yang melahirkan pemakaian seragam yang begitu banyak, tidak berkorelasi dengan mutu pendidikan. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau ulang tentang hal tersebut.
"Silahkan cek, apa korelasi seragam sekolah yang banyak dengan peningkatan mutu pendidikan? Jangan sampai kita terlalu sibuk mengatur seragam anak, lantas mengorbankan waktu dan tenaga untuk meningkatkan kualitas pendidikan," jelasnya.
Imam mengatakan, biaya seragam yang banyak sudah seharusnya masuk dalam skema pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat atau BOS Daerah. Menurutnya, aturan BOS/BOS Daerah mesti diperluas untuk seragam atau dengan skema lain yang dikembangkan oleh Pemda, seperti KJP Plus bagi siswa dari ekonomi tidak mampu di Jakarta.
"Agar anak dari keluarga tidak mampu betul-betul mendapatkan afirmasi dan perlakuan yang adil dari negara," jelasnya.
Pengawasan Sekolah
Dewan Pakar P2G, Anggi Afriansyah, mengatakan, Praktik jual beli seragam dan atribut sekolah lain selalu terjadi karena tingginya "demand" dari orang tua. Pihak sekolah melihat ada peluang bisnis sehingga "demand and supply" terjadi, padahal praktik jual beli seragam di sekolah dilarang berdasarkan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Siswa Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. "Artinya baik guru atau orang tua dilarang melakukan praktik bisnis jual beli tersebut," katanya.
Pihaknya mendesak Dinas Pendidikan menyisir sekolah yang melakukan praktik terlarang tersebut. Di sisi lain, keberadaan Pengawas Sekolah berperan penting mencegahnya terulang. "Mengapa praktik itu masih terjadi? Karena tidak adanya pengawasan dan sanksi tegas dari Dinas Pendidikan atau kepala daerah. Pengawas jangan bertindak formalitas dan seremonial saja dalam memantau, mendampingi, memonitoring, dan mengevaluasi sekolah," ucapnya.
Like, Share, Comment:
Soal Jalan Rusak di Garut, KDM Panggil Bupati ke Bandung, Minta Anggaran Perbaikan Jalan Dirombak Total
14 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!