Mayoritas Website Pemerintah dan Universitas di Indonesia Tak Ramah Difabel
📅 Jumat, 24 Mar 2023, 09:30 WIB | Oleh: Tim PenulisPeran Komnas Disabilitas
Komisi Nasional Disabilitas yang baru beroperasi juga dapat mengawal panduan tersebut untuk menjembatani hak dan praktik layanan teknologi informasi yang aksesibel.
Salah satu contoh baik untuk ditiru misalnya adalah https://www.gov.uk/ yang aksesibel bagi hampir semua ragam disabilitas.
Mereka memiliki mekanisme kontrol terhadap aksesibilitas teknologi informasi. Keterkaitan antara aturan dan panduan dapat menjamin aksesibilitas teknologi informasi di semua subdomain dan konten mereka.
Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Nasional Disabilitas dapat berperan memberi panduan dan mengontrol aksesibilitas teknologi informasi di Indonesia. Mereka dapat memberikan penjelasan, aturan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap semua layanan teknologi informasi dan konten digital pada semua lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah dan institusi swasta lainnya.
Dengan demikian amanat undang-undang dapat berjalan untuk melayani sekitar 22,5 juta orang difabel.
Mahalli, Researcher, AIDRAN and Center for Disability Studies and Services, Universitas Brawijaya
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!