Mayoritas Website Pemerintah dan Universitas di Indonesia Tak Ramah Difabel

Peran Komnas Disabilitas

Komisi Nasional Disabilitas yang baru beroperasi juga dapat mengawal panduan tersebut untuk menjembatani hak dan praktik layanan teknologi informasi yang aksesibel.

Salah satu contoh baik untuk ditiru misalnya adalah https://www.gov.uk/ yang aksesibel bagi hampir semua ragam disabilitas.
Mereka memiliki mekanisme kontrol terhadap aksesibilitas teknologi informasi. Keterkaitan antara aturan dan panduan dapat menjamin aksesibilitas teknologi informasi di semua subdomain dan konten mereka.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Nasional Disabilitas dapat berperan memberi panduan dan mengontrol aksesibilitas teknologi informasi di Indonesia. Mereka dapat memberikan penjelasan, aturan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap semua layanan teknologi informasi dan konten digital pada semua lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah dan institusi swasta lainnya.

Dengan demikian amanat undang-undang dapat berjalan untuk melayani sekitar 22,5 juta orang difabel.

Mahalli, Researcher, AIDRAN and Center for Disability Studies and Services, Universitas Brawijaya

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.