Beras SPHP Dipastikan Tak Naik, Namun Pembelian Dibatasi

JAKARTA – Stabilnya harga beras SPHP mencerminkan efektivitas intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi pangan.

Kebijakan ini berperan sebagai jangkar harga (price anchor) yang menahan gejolak di pasar, terutama saat pasokan dan distribusi menghadapi tantangan musiman.

Namun, di balik stabilitas tersebut, terdapat konsekuensi fiskal dan operasional yang perlu dijaga keberlanjutannya, seperti beban subsidi dan efisiensi penyaluran.

Dalam jangka menengah, konsistensi harga SPHP harus diimbangi dengan penguatan produksi domestik dan tata niaga yang sehat agar tidak menekan insentif petani serta tetap menjaga keseimbangan pasar.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak naik, dengan pembelian maksimal lima pak kemasan 5 kilogram.

"Ada namanya SPHP. Itu beras l untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus," kata Amran dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/4).

Program beras SPHP dipastikan terus dijalankan dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang sama seperti sebelumnya. Pemberlakuan ketentuan batas pembelian maksimal 25 kilogram (kg) per konsumen juga tetap perlu ada demi menghindari praktik-praktik yang tak wajar.

Amran menegaskan harga beras SPHP masih tetap seperti sedia kala. Hal itu penting karena beras SPHP merupakan intervensi penyeimbang harga beras di pasar.

Bapanas mencatat realisasi beras SPHP tahun 2026 yang telah digulirkan sejak Maret mulai bergerak positif sampai minggu ketiga April.

Realisasi sepanjang Maret tercatat sebanyak 70,01 ribu ton. Sementara realisasi awal April sampai 23 April telah berada di angka 69,85 ribu ton atau 99,77 persen yang sedikit lagi melampaui realisasi bulan sebelumnya.

Guna mengatasi tantangan ketersediaan kemasan plastik untuk beras SPHP, Bapanas juga telah membahasnya bersama Bulog.

Usulan penggunaan kemasan beras SPHP stok tahun 2023-2025 sekitar 12,3 juta lembar dari Bulog dapat dilaksanakan sepanjang informasi kelas mutu, merek dagang, HET, dan informasi penting lainnya tetap sesuai dengan produk di dalam kemasan serta melalui pengawasan yang ketat.

Amran menanggapi sorotan dari Pengamat Komunikasi Publik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, terkait persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah di sektor perberasan nasional.

Hensa menyoroti adanya ketentuan batas pembelian maksimal beras yang sempat menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai interpretasi di masyarakat luas.