Mayoritas Website Pemerintah dan Universitas di Indonesia Tak Ramah Difabel

Mahalli, Universitas Brawijaya

Aksesibilitas website dan konten digital bagi kelompok difabel di Indonesia masih rendah.

Indeks Internet Inklusif menempatkan Indonesia di rangking ke-66 dari 120 negara lainnya. Dari segi aksesibilitas pada penyandang disabilitas, Indonesia mendapatkan nilai 69,75 dan tidak memenuhi standar Web Content Accessibility Guideline (WCAG). Gambar-gambar di website pemerintah tidak dilengkapi teks alternatif.

Masalah itu bukan hanya terjadi pada situs-situs lembaga pemerintah, tapi juga website universitas. Sekitar 95% website perguruan tinggi di Indonesia bermasalah dalam hal aksesibilitas pada penyandang disabilitas.

Penilaian tersebut baru masih terbatas pada penilaian aksesibilitas dari segi teknis. Namun ketika secara teknis website dan konten digital masih bermasalah, maka dari segi kebergunaannya (usability) juga masih menyimpan kesenjangan antarpengguna yang beragam.

Walau Indonesia telah 10 tahun meratifikasi Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CRPD) dan lima tahun punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak aksesibilitas teknologi informasi bagi kaum disabel, aksesibilitas website dan konten digital bagi mereka tetap sulit dan tidak tersedia.

Akses Inklusif dan Kesenjangan Digital

Permasalahan secara teknologis tersebut hanya satu dari empat sisi penyebab kesenjangan digital pada penyandang disabilitas. Faktor lainnya berupa faktor sosial, motivasional, dan finansial.

Selain itu, faktor kebijakan juga sangat signifikan dalam pengaruhnya terhadap kesenjangan digital. Di negara-negara berkembang, dampak kesenjangan digital pada perempuan penyandang disabilitas semakin buruk. Kepemilikan gawai dan literasi perempuan difabel sangat rendah bahkan dibandingkan laki-laki difabel.

Di Indonesia, kesenjangan tersebut semakin nyata karena berkait kelindan antar faktor-faktor tersebut. Secara sosial, penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan stigma.

Dari sisi finansial, ketimpangan kesejahteraan membayang-bayangi keberdayaan penyandang disabilitas. Sekitar 82% penyandang disabilitas di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari segi kebijakan, pengabaian akan keterlibatan penyandang disabilitas masih kentara. Hanya 14 dari 70 daerah di Indonesia yang melibatkan penyandang disabilitas dalam musyawarah rencana pembangunan.

Secara teknologis, penyandang disabilitas mendapati hambatan yang beragam. Banyak website yang tidak terbaca pembaca layar (screen reader) dengan baik dan video-video kementerian yang tidak menyediakan takarir (caption) atau juru bahasa isyarat.

Aksesibilitas website dan konten digital juga menjadi keluhan kelompok Tuli pada beberapa layanan publik yang seharusnya dapat mereka akses.

Penyandang disabilitas netra membutuhkan konten digital yang dapat terbaca atau tersuarakan dengan screen reader atau penyesuai tampilan layar (screen magnifier). Kelompok Tuli membutuhkan juru bahasa isyarat, juru ketik, atau takarir untuk dapat mengikuti kelas daring.