Benahi Iklim Investasi, Pemerintah Harus Beri Jaminan Kepastian Hukum ke Investor

» Selain transparan saat negosiasi, Malaysia juga tawarkan kemudahan berbisnis dan insentif.

» Kepercayaan investor harus ditumbuhkan dengan berbagai jurus kemudahan berusaha.

JAKARTA - Perekonomian Indonesia harus ditopang penanaman modal atau investasi langsung ke sektor riil, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Pentingnya pilar investasi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) itu agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memperbaiki daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

Sayangnya, dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang melimpah tersebut belum mampu dioptimalkan pemerintah untuk menggaet investor masuk ke Indonesia.

Bahkan, beberapa investor global seperti Tesla dan Amazon Web Service (AWS) malah memilih Malaysia sebagai negara basis investasinya di Asia Tenggara karena pertimbangan kondisi politik yang stabil dan kebijakan pemerintah Malaysia yang memberi kepastian hukum.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, baru-baru ini seperti dilansir dari Straits Times mengakui kalau negosiasi dengan AWS sudah dimulai sejak 2019, namun akhirnya mereka memutuskan mendirikan basis mereka di Malaysia.

Malaysia, kata Anwar, bersikap transparan terhadap AWS selama negosiasi. Selain itu, pemerintah juga menawarkan insentif dan kemudahan berbisnis kepada AWS.

Menanggapi persaingan memperebutkan investasi tersebut, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan masalah investasi di Indonesia karena tidak adanya kesinambungan antara apa yang dinyatakan di depan publik dengan realitas di lapangan. Para kepala daerah bisa menyatakan menggelar karpet merah untuk investor, tetapi di lapangan ada jalur gelap dan ruwet seperti rimba raya.

"Sampai hari ini, investasi masih seperti rimba raya yang dipenuhi kelompok oportunis yang memanfaatkan lemahnya penegakan hukum. Pengusaha lokal saja dipersulit, apalagi investor asing," kata Maruf.

Para bupati dalam janji politiknya mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan komitmen pada kemudahaan investasi hijau yang ramah lingkungan. Tapi begitu masuk ke detil regulasi, banyak wilayah abu-abu dengan praktik penuh suap dan kolusi.

"Negara tidak bisa mengontrol hal itu, sehingga investor besar dan berjangka waktu lama seperti Tesla tentu ragu dengan masa depan bisnisnya. Ada perbaikan di era Jokowi, tapi belum sampai bawah," kata Maruf.

Maruf menuding, politik biaya tinggi sebagai sumber masalah dari tidak beresnya regulasi dan praktik kenegaraan dan hukum di level bawah. Banyak pemimpin politik yang tersandera oleh biaya modal politik. "Sulit untuk berharap bisnis sesungguhnya dilindungi aturan yang fair dan terbuka," tandas Maruf.

Sulit Hilirisasi