Benahi Iklim Investasi, Pemerintah Harus Beri Jaminan Kepastian Hukum ke Investor

Pada kesempatan terpisah, pakar ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan tanpa ada kemudahan investasi dan kepastian hukum, pemerintah akan kesulitan untuk mengembangkan industri hilir.

"Nilai tambah dari hilirisasi sangat tinggi, bisa berkali-kali lipat. Apalagi teknologi pendukung sudah semakin murah. Secara teknis hampir tidak ada kendala dalam menerapkan hilirisasi. Untuk itu, kepercayaan investor harus ditumbuhkan dengan berbagai jurus kemudahan berusaha. Mobil listrik hanya salah satu saja. Baja, nikel, mangan adalah komoditas lain yang bisa diberi nilai tambah hingga ribuan persen. Begitu juga CPO yang bisa dihilirisasi pada industri obat, kosmetik, pangan, dan sebagainya yang nilai tambahnya hingga ratusan persen," kata Imron.

Untuk menarik investasi asing masuk sektor hilir itu, tentu harus ada kemudahan birokrasi, keamanan, jaminan hukum, kelanjutan usaha, pajak. Hal yang paling penting adalah kepastian usaha dan kepastian hukum.

Sementara itu, Direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan ada beberapa masalah yang mengganjal investasi Tesla di Indonesia.

Pertama, Tesla memiliki standar lingkungan yang tinggi karena menjual kendaraan listrik. Sementara bahan baku nikel dan barang tambang di Indonesia untuk kebutuhan baterai masih sulit untuk memenuhi syarat lingkungan yang ketat. "Kedua, birokrasi di Indonesia relatif lebih rumit dibanding Malaysia," jelas Bhima.

Ketiga, kurangnya kepastian kebijakan, bahkan ketidakpastian semakin meningkat menjelang pemilihan umum (pemilu). "Bagi Tesla, ketidakpastian politik dan kebijakan menimbulkan risiko bisnis jangka panjang," terang Bhima.

Pemerintah, tambahnya, harus memperbaiki iklim investasi agar perusahaan- perusahaan besar global seperti Tesla tertarik berinvestasi di Indonesia.