Ancaman Dampak Perang Iran, Pemprov Jatim Fokus Layani Investor untuk Jaga Iklim Investasi

SURABAYA - Ancaman krisis energi dan ekonomi yang muncul akibat serangan Amerika Serikat - Israel ke Iran, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam menjaga iklim investasi di Jawa Timur (Jatim). 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, mengakui, kondisi geopolitik global yang memanas berpotensi memengaruhi psikologis investor, khususnya untuk investasi berskala besar. Hingga saat ini, katanya, dampak konflik Timur Tengah belum signifikan terhadap realisasi investasi di Jatim.

"Tentunya akan sedikit berdampak, tapi kami optimis meskipun tidak selancar dulu. Di Jawa Timur investor rata-rata kerasan (betah) di sini."

Menurut Erma, untuk menjaga ketahanan investasi, DPMPTSP akan fokus memberikan layanan terbaik kepada para investor dan calon investor

"Saya mencari kiat yang berbeda, 

Prinsupnya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Dampak kerja kita dirasakan puas, orang bisa meraskaan sehingga kepercayaan terjaga."

"Kita jaga kepercayaan mereka supaya tetap berinvestasi. Kita layani sebaik mungkin dan kalau ada masalah kita selesaikan," lanjutnya. 

"Itu menjadi promosi yang cukup manjur untuk membuat mereka bertahan. Bahkan ikut mengundang teman-temannya, kalau yang indukan (perusahaan besar) datang, yang kecil-kecil akan mengikuti," tutur Erma. 

Erma menjelaskan, perusahaan besar selalu mengutamakan ketersedian cluster industri yang jelas sebagai syarat untuk masuk. 

"Bagi mereka cluster industri harus jelas, perusahaannya di mana, hulunya di mana, dan marketnya di mana. Ini yang sedang kita bahas bersama," ungkapnya. 

Erma mengatakan target investasi Jatim pada 2026 dipatok sebesar 147,7 triliun dolar AS. Angka tersebut setidaknya diharapkan bisa menyamai bahkan melampaui realisasi tahun 2025.

“Targetnya di tahun 2026 ini 147,7 triliun rupiah. Jadi sebenarnya kita ya paling tidak harus melampaui itu atau sama,” ujarnya, Selasa (17/3). 

Menurutnya, hal itu karena sebagian besar investasi yang berjalan pada 2026 merupakan kelanjutan dari komitmen investor yang sudah masuk sejak tahun sebelumnya.

“Kalau saya melihat mereka sudah ada beberapa yang masuk dari 2025, paling tidak ada yang nambah,” jelasnya.