Inovasi Harus Jadi Budaya Kerja Baru

Sudah berapa banyak inovasi yang terjaring dalam penilaian Indek Inovasi Daerah?

Setiap tahun, kemendagri mengukur dan menilai Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2020 lalu, ada 17.779 inovasi dari 484 daerah. Namun, masih ada 58 daerah tidak dapat dinilai (disclaimer). Kategori ini didapat karena daerah tersebut tidak melaporkan inovasi daerahnya. Karena itu saya berharap pada tahun ini seluruh pemda melaporkan hasil inovasinya.

Tahun lalu ada 195 daerah sangat inovatif. Di antaranya ada 31 daerah penerima Innovative Government Award (IGA) diusulkan kepada kementerian keuangan untuk mendapat alokasi dana insentif daerah (DID).

Bisa dijelaskan menjelaskan tahapan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2021?

Pada tahap awal, daerah diminta melaporkan data inovasi dengan menginputnya pada Indeks Inovasi Daerah Juni sampai 13 Agustus. Selanjutnya data input akan divalidasi dan dilakukan pengukuran mandiri oleh pemda. Kemudian dikirimkan kepada kemendagri untuk dilakukan pengukuran indeks menggunakan 36 indikator.

Lalu akan menghasilkan ranking Indeks Inovasi Daerah di tiap klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, Papua, dan Papua Barat. Tahun ini saya mengajak pihak eksternal yang independen untuk melakukan quality control agar menghasilkan pengukuran dan penilaian inovasi transparan dan akuntabel.

Jadi ada insentif?

Ya, tapi pengisian indeks jangan hanya mengejar penghargaan dan dana insentif daerah. Utamanya agar tercipta budaya kerja yang inovatif dan kreatif. Sebab, dalam situasi double disruption akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19, inovasi menjadi penting. Karena itu, pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi melalui cara-cara yang inovatif. Hal ini agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam meningkatkan pelayanan publik. Tentu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Riwayat Hidup*

Nama: DR. Agus Fatoni, M. Si

Tempat, tanggal lahir: Wakayanan, Lampung, 6 Juni 1972

Pendidikan:

• Sarjana Kebijakan Pemerintah, IIP Jakarta (1999)
• Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (2003)
• Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran, Bandung (2009)

Karier: