Inovasi Harus Jadi Budaya Kerja Baru

Pemerintah daerah diminta berani melakukan inovasi dalam pelayanan publiknya. Sebab inovasi salah satu kunci meningkatkan daya saing. Selain itu, juga menjadi salah satu instrumen kepuasaan dan kepercayaan publik.

Untuk mengupas masalah tersebut lebih lanjut, wartawan Koran Jakarta, Agus Supriyatna, mewawancarai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kabalitbang Kemendagri) Dr Agus Fatoni, MSi. Berikut petikannya.

Seberapa penting inovasi bagi Pemda?

Sangat penting. Di era sekarang, inovasi bukan lagi suatu kewajiban, namun sudah harus menjadi kebutuhan. Saya harap daerah dapat terus memelihara ekosistem inovasinya. Sebab inovasi berdampak pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Jadi, era sekarang, aparatur pemerintah harus mengubah pola pikir dan metode kerja. Jangan terjebak rutinitas dan business as usual. Inovasi harus jadi budaya kerja baru.

Jadi, saat ini daerah perlu didorong untuk lebih giat menghasilkan inovasi. Kenapa, karena ada tuntutan masyarakat agar pelayanan publik semakin berkualitas. Pelayanan publik perlu lebih cepat (faster), lebih pintar (smarter), lebih murah (cheapter), lebih mudah (easier), lebih baik (better), dan lebih nyaman.

Tujuan lain?

Inovasi yang dilakukan daerah juga untuk menjawab tren peningkatan pengguna seluler dan internet. Inovasi daerah yang agresif, juga akan mendorong peningkatan posisi Indonesia dalam Global Innovation Index (GII) dan Global Competitiveness Index (GCI).

Tapi banyak kepala daerah atau pemangku kebijakan tak berani melakukan inovasi karena takut kemudian terjerat masalah hukum?

Kepala daerah tidak perlu lagi takut berinovasi. Sebab amanatnya didukung regulasi lengkap mulai dari UU, PP, Perpres hingga Permendagri. Kebijakan inovasi juga mendapat jaminan perlindungan hukum seperti pada Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu menyebutkan, dalam inovasi yang telah menjadi kebijakan pemda dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Selain itu, pengaturan mengenai prinsip, bentuk, kriteria, dan mekanisme dalam berinovasi juga sudah dijelaskan dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Jadi daerah jangan ragu untuk melahirkan, ide, gagasan dan inovasi. Asalkan berpedoman pada peraturan, setiap inovasi tidak dapat dipidanakan.

Lalu bagaiman strategi atau langkah Kemendagri untuk meningkatan budaya inovasi di lingkungan Pemda?

Jadi, setiap tahun Kemendagri mengukur dan menilai Indeks Inovasi Daerah untuk mendorong peningkatan inovasi daerah serta membudayakan kerja inovatif dan kreatif di lingkungan pemda. Langkah ini terus dilaksanakan untuk menunjang terciptanya budaya inovatif dan kreatif di lingkungan pemda. Ada 10 langkah agar agar menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif.

Apa saja

Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah, dukungan kebijakan kepala daerah, evaluasi komitmen kinerja inovasi, komunikasi-koordinasi, marketing dan menggalakkan kompetisi. Selain itu, perlu juga manajemen inovasi, keberlanjutan inovasi, pembentukan innovation hub dan penetapan inovasi sebagai indikator kinerja utama. Kepala daerah mendorong jajarannya untuk program yang inovatif. Ini penting, agar inovasi dapat dilaksanakan secara konsisten. Secara berkala pemda perlu evaluasi.

Mengapa perlu marketing?

Hasil inovasi daerah perlu ditunjang marketing dan branding. Sebab secara tidak langsung banyak pemda lain akan terinspirasi. Selain itu, penting bagi jajaran pemda memperbaiki manajemen inovasinya. Hal ini perlu dicapai demi menghasilkan kualitas inovasi yang optimal. Pemda juga penting memberdayakan iklim kompetisi inovasi dalam peyelenggaraan pemerintahan.