WHO Tegaskan Target Bantuan Harian ke Gaza 500-600 Truk Setelah Gencatan Senjata

Jenewa - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (17/1) menargetkan memasukkan 500-600 truk bantuan ke Gaza setiap hari setelah gencatan senjata diberlakukan.

“Proses utama dimulai pada Minggu, dan PBB bersama kami (WHO) sangat berencana untuk memprioritaskan sebanyak mungkin," kata Richard Peeperkorn, perwakilan WHO untuk Tepi Barat dan Gaza, menjawab pertanyaan Anadolu.

"Targetnya adalah memasukkan antara 500 hingga 600 truk per hari dalam beberapa minggu mendatang... itu akan menjadi peningkatan besar dibandingkan 40-50 truk yang telah kita lihat selama sebulan terakhir,” kata Peeperkorn menambahkan.

Menyebut bahwa peningkatan tersebut akan menjadi "sangat besar," Peeperkorn menegaskan WHO akan berupaya maksimal untuk memasukkan barang-barang prioritas "secepat mungkin."

Ia menyuarakan harapan agar rute pengiriman diperluas sehingga bantuan dapat mencapai wilayah Utara dan Selatan Gaza dengan dibukanya titik-titik perbatasan yang selama ini ditutup.

Peeperkorn juga menyatakan keprihatinan atas situasi keamanan di wilayah Gaza yang terkepung, seraya mengatakan masalah tersebut harus segera diatasi.

“Penting bahwa hambatan keamanan dan politik yang signifikan untuk pengiriman bantuan di seluruh Gaza dihapus. Kami membutuhkan akses yang cepat, tanpa hambatan, dan aman serta aliran bantuan yang dipercepat ke dalam dan di seluruh Gaza,” katanya.

Prioritas utama adalah makanan, air, persediaan medis, bahan bakar, serta suku cadang untuk memperbaiki generator di rumah sakit, tambahnya.

“Ada begitu banyak kebutuhan yang tidak pernah dapat sepenuhnya diatasi, namun sedang diprioritaskan saat ini... dan semoga akan terwujud,” ujarnya.

Namun, ia juga menambahkan bahwa lembaga-lembaga bantuan harus berhati-hati dalam membangkitkan harapan yang berlebihan.

Menjawab pertanyaan lanjutan tentang apakah ada perubahan dalam aliran bantuan dan misi WHO sejak pengumuman kesepakatan gencatan senjata, ia menjawab situasinya "masih sama."

“Saat ini, bantuan yang masuk ke Gaza masih lambat,” katanya, seraya mendesak agar hal itu "pasti" bakal berubah dalam beberapa pekan mendatang.

Pada Rabu (15/1), Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengumumkan keberhasilan mediator mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, dengan implementasi yang dijadwalkan mulai Minggu (19/1).

Peeperkorn juga menyoroti kerusakan parah pada sistem kesehatan di Gaza, mendesak upaya kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

“Memulihkan sistem kesehatan adalah upaya kolektif yang harus dipandu dan dilaksanakan melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan, dan mitra terkait. Kami membutuhkan solusi yang dipimpin oleh Palestina yang sesuai untuk Gaza,” katanya.

“Kami mendesak para donor dan komunitas global untuk menyediakan pendanaan yang fleksibel, sehingga memungkinkan respons yang cepat dan efektif terhadap kebutuhan mendesak maupun jangka panjang.”

“Dibutuhkan lebih dari 10 miliar dolar AS (sekitar Rp163,58 triliun) untuk memenuhi kebutuhan pemulihan sistem kesehatan,” tegasnya.

Lingkungan yang kondusif diperlukan untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang digariskan dalam kesepakatan gencatan senjata, tambahnya.

Ia juga menekankan perlunya jaminan akses yang bebas, tanpa hambatan, dan aman untuk mengirimkan pasokan penting melalui semua saluran dan perbatasan.

Peeperkorn juga mengingatkan perlunya pergerakan yang bebas, aman, dan tanpa syarat bagi penduduk Gaza serta pekerja kemanusiaan, perlindungan aktif terhadap fasilitas kesehatan dan warga sipil, serta peningkatan aliran bantuan.

Selain itu, ia menyebutkan perlunya percepatan penerbitan visa bagi seluruh staf kemanusiaan internasional dengan durasi yang jauh lebih lama, dan evakuasi medis yang dipercepat untuk lebih dari 12.000 pasien beserta pendampingnya.

Peeperkorn juga menyebutkan perlunya penghapusan pembatasan, serta penyederhanaan proses persetujuan untuk masuknya barang-barang penting yang dibutuhkan guna memperbaiki infrastruktur vital, perbaikan fasilitas kesehatan, perbaikan jalan, pembersihan puing-puing, dan penanganan amunisi yang tidak meledak.