ESDM Klaim Elektrifikasi Tembus 99,83%, Masih Adakah Daerah yang Gelap?

JAKARTA – Program elektrifikasi nasional menjadi fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Akses listrik yang lebih luas tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi, pengembangan usaha, serta pertumbuhan sektor industri dan UMKM.

Namun, keberhasilan program ini bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai, keberlanjutan pasokan energi, dan kemampuan menghadirkan layanan listrik yang andal hingga ke wilayah terpencil.

Dalam jangka panjang, elektrifikasi yang merata akan memperkuat daya saing ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99,832 persen per triwulan I 2026, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan rasio elektrifikasi pada 2025 sebesar 99,831 persen.

“Berdasarkan data pada triwulan I tahun 2026, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,83 persen, meningkat signifikan dibanding 91,16 persen pada tahun 2016,” ujar Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut Tri, capaian tersebut menunjukkan bahwa akses listrik kepada masyarakat Indonesia semakin nyata dan mendekati elektrifikasi penuh. Sebagian besar provinsi, lanjut dia, sudah mencapai elektrifikasi di atas 95 persen.

“Bahkan, beberapa provinsi telah mencapai 100 persen, yaitu di Bali dan di Jakarta,” kata Tri.

Tri menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk memberikan akses listrik kepada semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu 4 tahun, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program untuk merealisasikan komitmen tersebut adalah program Listrik Desa (Lisdes).

Dalam upaya memperluas akses listrik, pemerintah juga telah menetapkan empat strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah, seperti perluasan jaringan atau grid extension untuk desa yang dekat jaringan distribusi existing.

Kemudian, terdapat strategi mini grid untuk daerah yang sulit dijangkau perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok.

“Lalu ada PLTS individual dan baterai, terakhir ada bantuan pasang baru listrik (BPBL),” ucap Tri Winarno.

Program bantuan pasang baru listrik (BPBL) ditujukan kepada rumah tangga miskin belum berlistrik yang di sekitar rumahnya telah tersedia jaringan listrik tegangan rendah PLN.

“Roadmap (peta jalan) untuk program Lisdes dan BPBL pada tahun 2025–2029 disusun sebagai peta jalan nasional untuk menuntaskan pemerataan akses listrik secara berkelanjutan,” kata Tri.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang juga turut menghadiri RDP dengan Komisi XII menyampaikan siap menjalankan penugasan dari pemerintah, sebab PLN merupakan perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan program pemerintah di sektor kelistrikan.

“Baik itu untuk Listrik Desa maupun ada penugasan tambahan yaitu (PLTS) 100 GW, kami siap menjalankan,” ujar Darmawan.