Wamenkeu Sebut BLT BBM Disalurkan pada September dan November 2022

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menyebutkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang anggarannya merupakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan disalurkan kepada masyarakat pada September dan November 2022.

"Pembayaran pertama bulan ini (September) sebesar 300 ribu rupiah dan berikutnya nanti mungkin November kali ya," kata Wamenkeu, di Kompleks DPR, di Jakarta, Selasa (6/9).

Seperti dikutip dari Antara, BLT dari pengalihan subsidi BBM 12,4 triliun rupiah ini diberikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan masing-masing sebesar 600 ribu rupiah yang akan dilakukan secara bertahap dalam dua kali pembayaran.

Suahasil menjelaskan untuk tahap pertama akan cair sebesar 300 ribu rupiah pada September, sedangkan tahap kedua pada November sebesar 300 ribu rupiah melalui Kantor Pos. Pemberian BLT ini merupakan langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat seiring harga berbagai komoditas akan melonjak akibat kenaikan harga BBM.

Selain BLT, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 9,6 triliun rupiah kepada 16 juta pekerja yang merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji kurang dari 3,5 juta rupiah per bulan. "Berapa itu? 600 ribu rupiah (untuk masing-masing penerima)," ujar Suahasil.

Bantalan Sosial

Pemerintah meminta seluruh pemerintah daerah yang sudah menerima Dana Transfer Umum (DTU) untuk menggunakan sebesar 2 persen dari DTU Oktober, November dan Desember dalam rangka memberi bantalan sosial bagi masyarakat di daerah masing-masing.

"Cara memberikannya bagaimana? Bisa diberikan untuk usaha mikro, usaha kecil maupun sektor transportasi seperti ojek atau kendaraan bermotor lainnya," jelasnya.

Agar Tepat Sasaran

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Slamet Riadi Cante, mengingatkan pemerintah agar menyalurkan BLT kompensasi atas penyesuaian harga BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia tidak ingin kejadian penyaluran BLT kepada masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran di seluruh daerah di Sulteng terulang saat BLT BBM bersubsidi disalurkan.

"Kebijakan pemerintah untuk memberikan BLT bagi warga miskin sebagai kompensasi atas kebaikan BBM harus dipastikan tepat sasaran karena BLT sebelumnya cenderung digelontorkan tidak proporsional. Banyak masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi faktanya mereka tidak terima," kata Slamet.

Maka dari itu, lanjutnya, penyaluran BLT BBM nanti harus berdasarkan by name by address atau berdasarkan nama dan alamat penerima manfaat.

"Jangan sampai BLT BBM ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang," ujarnya.

Selain itu Slamet Riadi mengemukakan meskipun kenaikan harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi dilematis akibat subsidi BBM yang dinilai cukup tinggi, tetapi pemerintah patut mempertimbangkan efek domino akibat kebijakan tersebut seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi yang cukup tinggi.