Hardjuno: Evaluasi Latsar SPPI Harus Berujung pada Reformasi Sistem Keselamatan
📅 Selasa, 30 Jun 2026, 21:54 WIB | Oleh: Eko S
Doc: Foto: Instagram/@kolatkoarmada1
JAKARTA — Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai keputusan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan format lama Latihan Dasar (Latsar) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah yang tepat. Namun, menurutnya, evaluasi tersebut harus menjadi momentum membangun sistem keselamatan yang lebih kuat, bukan sekadar mengganti format pelatihan.
"Kemhan patut diapresiasi karena cepat merespons dengan mengevaluasi dan menghentikan format lama. Tetapi substansi yang lebih penting adalah memastikan kejadian serupa tidak terulang. Lima nyawa yang telah hilang harus menjadi pelajaran berharga dalam memperbaiki tata kelola program negara," kata Hardjuno, Selasa (30/6/2026).
Menurut Hardjuno, penyempurnaan program tidak cukup hanya pada perubahan pola latihan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi proses skrining kesehatan peserta, standar keselamatan kegiatan, kesiapan tenaga medis, prosedur penanganan keadaan darurat, hingga mekanisme pengawasan selama pelatihan berlangsung.
Ia menilai praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa setiap insiden serius dalam program pelatihan negara selalu menjadi momentum memperkuat sistem. Di Singapura, misalnya, kematian seorang peserta latihan akibat heat stroke mendorong pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh, menghentikan sementara kegiatan latihan, serta memperbaiki standar keselamatan. Di Inggris, insiden serupa juga berujung pada evaluasi kelembagaan dan pembaruan prosedur keselamatan.
"Negara-negara maju tidak berhenti pada mencari penyebab kematian, tetapi memperbaiki sistem agar risiko yang sama tidak terulang. Pendekatan seperti inilah yang perlu menjadi acuan Indonesia sehingga evaluasi menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan," ujarnya.
Hardjuno juga menyambut baik munculnya perhatian DPR terhadap peristiwa tersebut. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Latsar SPPI dan melakukan evaluasi menyeluruh menyusul meninggalnya lima peserta.
Menurut Hardjuno, karena peserta SPPI merupakan warga sipil yang dipersiapkan menjadi pengelola koperasi, kurikulum pelatihan juga perlu lebih menitikberatkan pada kepemimpinan, tata kelola organisasi, manajemen, dan pemberdayaan masyarakat. "Pembentukan karakter tetap penting, tetapi keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Keberhasilan sebuah program negara bukan hanya diukur dari target yang tercapai, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi setiap warga yang mengikutinya," katanya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!