Realisasi APBD DKI Semester I 2026: Pendapatan Tembus Rp29,29 Triliun

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,29 triliun hingga 30 Juni 2026 atau sekitar 41 persen dari target sebesar Rp71,45 triliun. Pada periode yang sama, realisasi belanja daerah mencapai Rp24,73 triliun atau 33,30 persen dari pagu anggaran sebesar Rp74,28 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7/2026). Menurutnya, kinerja APBD hingga Triwulan II 2026 menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tengah dinamika ekonomi global maupun nasional.

"APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Selain pendapatan dan belanja daerah, Pemprov DKI Jakarta mencatat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp574,9 miliar atau 8,17 persen dari total pagu anggaran.

Pramono menjelaskan percepatan pelaksanaan program pembangunan juga terus dilakukan melalui penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa. Hingga akhir Triwulan II 2026, sebanyak 118.161 paket pengadaan telah diselesaikan, sedangkan paket yang masih berjalan terus dipantau agar dapat selesai sesuai jadwal.

Di sisi lain, kondisi ekonomi Jakarta menunjukkan tren yang positif. Pada Triwulan I 2026, perekonomian ibu kota tumbuh 5,59 persen secara tahunan yang didorong konsumsi masyarakat, aktivitas dunia usaha, serta meningkatnya optimisme pelaku ekonomi, dengan sektor perdagangan, jasa keuangan, dan industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar.

Kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga tetap terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2026 tercatat berada di level 144,4, sedangkan penjualan riil meningkat 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Mobilitas masyarakat melalui transportasi publik pun mengalami peningkatan sepanjang Triwulan II 2026. Jumlah pengguna transportasi umum mencapai 230,8 juta penumpang atau tumbuh 9,70 persen secara tahunan, mencerminkan semakin tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas warga Jakarta.

"Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat konektivitas melalui transportasi publik, menghadirkan berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara," kata Pramono Anung.

Stabilitas ekonomi turut ditopang inflasi yang tetap terkendali. Pada Juni 2026, inflasi Jakarta tercatat 2,78 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan masih berada dalam rentang sasaran pemerintah melalui pengendalian harga, pasokan, distribusi, dan komunikasi publik yang konsisten.

Jakarta juga mempertahankan posisinya sebagai daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia. Realisasi investasi sepanjang Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun, meningkat 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berkontribusi 17,20 persen terhadap total investasi nasional.

Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat iklim investasi melalui pendampingan pelaku usaha, pengembangan investasi hijau, serta percepatan proyek strategis seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan sekaligus mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Jakarta.

Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 6,03 persen. Penurunan tersebut didukung pelaksanaan Program Padat Karya, program magang bagi lulusan SMA dan sederajat, pelatihan reguler, hingga layanan Mobile Training Unit untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

"Kami ingin memastikan pembangunan Jakarta berlangsung secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjaganya kesejahteraan seluruh warga," tegas Pramono Anung.