TikTok Bakal Dilarang, Kedubes Tiongkok Kritik AS Gunakan Kekuatan Negara untuk Menekan

WASHINGTON - Kedutaan Besar Tiongkok di Washington mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat (10/1) yang mengkritik pemerintah AS karena menggunakan kekuatan negara untuk menekan TikTok.

Kedubes mengatakan Beijing akan "mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk dengan tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah."

“AS tidak pernah menemukan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasional AS, tetapi telah menggunakan kekuasaan negara dan menyalahgunakan alasan keamanan nasional untuk menekannya secara tidak masuk akal, yang sama sekali tidak adil,” kata Liu Pengyu, juru bicara kedutaan.

“AS harus benar-benar menghormati prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang adil, berhenti menekan perusahaan dari negara lain secara tidak masuk akal, dan menyediakan lingkungan yang terbuka, adil, jujur, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan dari semua negara untuk berinvestasi dan beroperasi di AS.”

Kreator Konten Keberatan

Paul Tran, salah satu pelaku UMKM  dan pendiri perusahaan perawatan kulit Love and Pebble, mengatakan, ia dan istrinya membangun perusahaan di aplikasi tersebut dan berharap ada solusi yang dapat melindungi keamanan nasional dan menjaga akses ke aplikasi tersebut.

"Amandemen Pertama bukanlah peninggalan masa lalu. Itu adalah janji nyata yang harus dipertahankan di era digital kita," katanya.

Penulis buku masak Memphis Chloe Joy Sexton dan artis hip-hop Mississippi Christopher Townsend juga mengatakan TikTok telah mengubah hidup mereka dan melarang TikTok akan melanggar hak-hak mereka dan menghancurkan sumber pendapatan mereka.

Sexton mengatakan dia bergabung dengan TikTok ketika ia dipecat dari pekerjaan karena hamil dan TikTok memungkinkan dia untuk memulai bisnisnya, Chloe's Giant Cookies.

“Saya kini telah mengirim ribuan kue ke seluruh dunia dan bahkan menerbitkan buku resep sebagai usaha kecil tanpa modal besar,” katanya. “Saya hampir sepenuhnya mengandalkan TikTok untuk memasarkan produk saya.”

Dia mengatakan tidak ada platform lain yang dapat menggantikan TikTok.

“Saya sudah mencoba mengunggah konten yang sama persis di aplikasi media sosial lain tetapi tidak mendapatkan akses yang sama, dan hasilnya tetap sama.”

Christopher Townsend mengatakan ia memulai akun TikTok-nya untuk membagikan pandangan politiknya dan materi dari Alkitab. Tanpa aplikasi tersebut, ia akan kehilangan platform yang memungkinkan dirinya untuk membagikan pandangannya dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh platform lain.

Mahkamah Agung AS biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mengeluarkan keputusan, namun kasus ini diperkirakan akan jauh lebih cepat. Dengan undang-undang yang dijadwalkan berlaku dalam waktu kurang dari dua minggu, para hakim dapat mengambil tindakan dalam beberapa hari mendatang.

Sementara Anggota DPR John Moolenaar, ketua Komite Khusus DPR tentang Partai Komunis Tiongkok, pada hari Jumat mengatakan Mahkamah Agung telah menyoroti fakta bahwa para anggota parlemen tidak berbicara tentang penghapusan kebebasan berbicara.

“Kami sebenarnya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh musuh asing untuk memanipulasi komunikasi dan mencuri data dari rakyat Amerika,” kata anggota kongres tersebut.

UU TikTok menjadi prioritas bagi Panitia Khusus yang dibentuk dua tahun lalu guna membangun konsensus bipartisan guna mengidentifikasi ancaman yang ditimbulkan oleh Beijing.