Pengendalian Inflasi di Daerah Harus Serius

JAKARTA - DPR RI menegaskan pengendalian inflasi di daerah, khususnya selama Ramadan dan Idul Fitri, jangan hanya sebatas jargon. Legislator meminta kepada Bank Indonesia (BI) di daerah untuk serius dan mengukur tingkat efektivitas setiap kebijakan untuk pengendalian inflasi tersebut.

"Maksudnya efektivitas itu tolong (koordinasinya) ditingkatkan dengan baik agar jangan hanya sebatas jargon. Karena semua daerah rata-rata bicara ini (yaitu soal) pengendalian inflasi dan jaga stok pangan. Semuanya daerah isunya itu, apalagi hadapi Lebaran. Tetapi, peran-peran ini mohon dimaksimalkan tak hanya sebatas jargon," tegas anggota Komisi XI DPR RI, Ela Siti Nuryamah, di Jakarta, Senin (10/4).

Karena itu, dia meminta BI daerah ini untuk secara rutin melaporkan setiap program bank sentral dalam penanganan inflasi di beberapa titik. Hal itu dalam rangka untuk mengukur dan evaluasi capaian BI serta langkah intervensi apa yang seharusnya dicapai jika target inflasi itu tak terpenuhi.

"Misalnya, kita ngadain (program) pasar murah, sudah kurang lebih di 6.947 titik. Saya tidak tahu berapa (orang) ini per titiknya dan berapa subsidinya berapa? Dan itu mungkin disinergikan dengan data inflasi atau stok pangan yang ada," urai anggota Fraksi PKB itu.

Dia menegaskan mengukur tingkat efektivitas program BI ini diperlukan meskipun ranah kerja BI lebih bersifat moneter. Namun, kebijakan BI tersebut selaras dengan upaya Kemenkeu memperkuat daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sembako selama Ramadan dan Idul Fitri.
Halaman Selanjutnya....