Pengawasan Buruk, OJK Diminta Evaluasi Sistem Keuangan Digital

JAKARTA- Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengkritisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus penyalahgunaan identitas pribadi oleh oknum tak bertanggung jawab untuk digunakan mendapatkan pinjaman daring di industri jasa keuangan.

Timbulnya kasus tersebut katanya menunjukkan betapa buruk kualitas industri keuangan di Indonesia. Dalam hal ini, OJK selaku otoritas hanya sebagai lembaga yang menerima laporan, tetapi tidak ada penindakan pengawasannya.

"Jadi, mulai dari dia kan yang memberi izin, dia yang mengawasi, dia yang menyelidiki, dia yang menindak atau memvonis," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (10/7) seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, validasi data yang sangat buruk bisa membuat kepercayaan publik menurun. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola sistem keuangan digital yang diatur oleh OJK.

Sesuai mandat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024, transaksi keuangan digital wajib diamankan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
Halaman Selanjutnya....